Spirit Revolusi | Riau — 3 November 2025 Angin politik Riau kembali berembus panas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) malam ini resmi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam operasi senyap yang digelar sejak siang hingga malam, nama Gubernur Riau Abdul Wahid disebut ikut terjaring.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya OTT di Riau. “Beberapa pihak telah diamankan, termasuk pejabat tinggi daerah,” ujarnya. Status hukum para pihak, termasuk Abdul Wahid, akan ditetapkan dalam waktu 1×24 jam sesuai ketentuan hukum.
Namun, dari pihak Pemerintah Provinsi Riau muncul bantahan. Mereka menyebut sang gubernur hanya dimintai keterangan, bukan ditangkap. Pernyataan itu memicu gelombang tanya di publik: apakah bantahan itu bentuk klarifikasi, atau sekadar usaha meredam kepanikan?
Di balik operasi ini, sumber di lapangan menyebut penyidik KPK menelusuri praktik “ladang setoran” di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau. Ruang kerja yang seharusnya menjadi tempat pelayanan publik, diduga justru disulap menjadi arena transaksi gelap proyek.
Riau — bumi yang kaya minyak dan hutan — lagi-lagi menjadi panggung pengkhianatan terhadap rakyatnya. Setelah bertahun-tahun rakyat dibebani biaya hidup tinggi, hutan digunduli, dan jalan berlubang tak kunjung diperbaiki, kini para pemimpinnya justru bermain di ruang gelap kekuasaan.
Nama Abdul Wahid, politisi PKB yang baru beberapa bulan duduk di kursi Gubernur, kini menjadi simbol ironi. Dalam laporan harta kekayaannya, ia tercatat memiliki aset hingga miliaran rupiah. Kini publik bertanya: dari mana semua itu berasal?
KPK punya waktu 1×24 jam untuk memastikan: apakah Abdul Wahid hanya saksi, atau memang bagian dari sistem busuk yang terus menjerat kepala daerah di republik ini.**Red
