Gegara Amplop Terbang, Paripurna DPRD Kota Padangsidempuan Nyaris Pecah: Ada Apa di Balik R-APBD 2026?
Padangsidimpuan. – Rapat Paripurna DPRD Kota Padangsidimpuan pada Jumat, 5 Desember 2025, seharusnya berjalan seperti lazimnya pembahasan anggaran: alot, formal, dan penuh angka. Namun kali ini, bukan angka yang membuat suasana memanas—melainkan selembar amplop yang tiba-tiba menjadi pusat gravitasi ketegangan politik.
Amplop itu kecil, tetapi getarannya mengguncang ruang sidang.Yang membuat publik bertanya-tanya: ada apa sebenarnya di balik R-APBD 2026?
Fajar Dalimunthe Memecah Sunyi: “Saya Tidak Mau Menerima Uang Ini”
Kejadian memuncak ketika Muhammad Fajar Dalimunthe, anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, berdiri dengan wajah tegas. Tanpa banyak basa-basi, ia mengangkat sebuah amplop—yang diduga berisi uang—dan mengembalikannya langsung kepada Plt Sekda sekaligus Ketua TAPD, Rahmat Marzuki.
Kalimatnya pendek, tapi menikam:“Saya tidak mau menerima uang ini. Ini saya kembalikan langsung.”
Seketika, suasana paripurna berubah. Kursi pejabat terasa kaku, mikrofon mendadak bisu, dan seluruh mata tertuju pada skandal kecil yang membuka luka besar: praktik amplop dalam pembahasan anggaran.
Amplop Kecil, Dampak Besar: Paripurna Hampir Pecah. Insiden itu membuat ruang sidang nyaris pecah oleh gelombang ketersinggungan, ketidaknyamanan, dan bisik-bisik gelap.
Wajah-wajah yang biasanya datar mendadak berubah tegang.Beberapa anggota legislatif terlihat gelisah,sebagian lain tampak kaget,dan ada pula yang pura-pura tak melihat.
Tapi publik melihat.Dan kamera merekam.Amplop itu menjadi bukti bisu yang lebih vokal daripada pidato panjang para pejabat.
R-APBD 2026: Anggaran Strategis atau Ladang Transaksi?Rakyat tentu berhak bertanya:Mengapa amplop muncul justru saat pembahasan anggaran strategis 2026?Apakah ini tradisi tahunan yang baru ketahuan?Berapa transaksi gelap lain yang tidak sempat dilempar kembali?Dan mengapa draf anggaran disebut-sebut belum kunjung diterima sebelum tiba amplop itu?
Pertanyaan ini menggantung tajam di udara Padangsidimpuan, kota kecil yang kini disorot nasional karena praktik “siluman anggaran” yang terendus dari satu amplop yang tak jadi diterima.
Desakan Publik: Kejaksaan Harus Bergerak!
Tidak lama berselang, tokoh masyarakat, aktivis, hingga organisasi pemuda langsung bersuara lantang.
Mereka menuntut Kejaksaan Negeri dan Kejatisu mengusut tuntas dugaan gratifikasi yang mencemari proses pembahasan APBD.
Karena bagi publik, insiden ini terlalu vulgar untuk dibiarkan mati perlahan dalam rapat tertutup.Kota kecil ini menolak lupa.Masyarakat tidak ingin amplop menjadi juru bicara anggaran.
Spirit Revolusi menegaskan bahwa gedung DPRD bukan arena transaksi. Rapat anggaran bukan tempat politik dikecilkan menjadi jual-beli keputusan.
Jika amplop masih berjalan, kepercayaan rakyat akan terus pergi.Dan ketika kepercayaan hilang, tidak ada APBD yang bisa menyelamatkan wibawa pejabat.
Skandal ini bukan sebatas drama paripurna.Ini adalah alarm keras bahwa integritas sedang sekarat di tangan mereka yang seharusnya menjaganya.
Amplop mungkin telah dikembalikan.Tapi pertanyaan besar tentang R-APBD 2026 baru saja dimulai.
Redaksi
