PEMKAB dan DPRD Dairi Dinilai Gagal Respons Keluhan Warga Dusun Juma Kancil

Dairi — Perwakilan Spirit Revolusi Sumatera Utara, Insan Banurea, meminta Pemerintah Kabupaten Dairi dan DPRD Dairi mendesak Pemerintah Desa Onan Lama, Kecamatan Pegagan Hilir, agar segera menindaklanjuti laporan warga Dusun Juma Kancil terkait dugaan pembiaran dan ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial.

Menurut Insan Banurea, hingga hari ini warga belum menerima kejelasan dari Pemerintah Desa atas laporan mengenai dugaan praktik pilih kasih dalam penyaluran bantuan sosial. Kondisi tersebut dinilai mencoreng wajah Pemerintah Kabupaten Dairi karena masih adanya warga yang hidup dalam kondisi tidak layak.

Bupati Dairi, Vikner Sinaga, saat dikonfirmasi awak media sebelumnya menyatakan bahwa ia berkomitmen membawa perubahan bagi Kabupaten Dairi setelah kembali dari agenda rapat di Jakarta. Meski tidak merinci jenis rapat tersebut, Bupati menegaskan akan melakukan perbaikan signifikan di daerah tersebut.

Namun, pernyataan tersebut dinilai belum menjawab keluhan warga Juma Kancil. Hingga kini, fakta di lapangan menunjukkan belum ada langkah konkret terkait laporan masyarakat tersebut.

Padahal, keadilan sosial dijamin oleh undang-undang. Belakangan, warga menilai keadilan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil.

Tim Redaksi Perwakilan Sumut mendesak Pemerintah Kabupaten Dairi dan DPRD Dairi agar meminta dinas terkait turun tangan. Mereka juga meminta agar Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Onan Lama dievaluasi apabila dinilai tidak menjalankan fungsi menyuarakan aspirasi masyarakat.

BPD juga diminta mempertimbangkan pengunduran diri apabila tidak mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang aktivis yang turut memberi pernyataan menegaskan agar para pemangku jabatan menjalankan amanah rakyat. “Wahai Bupati, wahai DPRD, wahai Kepala Desa, kursi yang kalian duduki adalah amanah rakyat. Jangan diam membisu. Mana janji dan sumpah jabatan kalian?” ujarnya.

(Perwakilan Sumut)