SIDANG DI KIP JABAR, Kades Tanjungmekar Bersedia Berikan Dokumen

Bandung — Ruang mediasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Rabu (4/2/2026), menjadi saksi ketika sengketa informasi yang sempat mengeras akhirnya mencair. Di hadapan mediator Dadan Saputra, Kepala Desa Tanjungmekar, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Sardi, menyatakan kesediaannya membuka  dan memberikan dokumen yang sebelumnya disengketakan.

Pernyataan itu tertuang dalam Pernyataan Hasil Mediasi Nomor Register 3149/K-B1/PSI/KI-JBR/I/2026. Sengketa ini diajukan oleh PT Spirit Revolusi Media Nusantara, yang diwakili Marojak Sitohang, terhadap Pemerintah Desa Tanjungmekar.

Dalam dokumen resmi yang ditandatangani para pihak, termohon bersedia memberikan sejumlah dokumen pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2022, 2023, 2024, serta dokumen tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam poin permohonan. Penyerahan dokumen tersebut disepakati paling lambat 30 hari kerja sejak kesepakatan mediasi ditetapkan.

Sebelum kesepakatan dicapai, Komisioner KIP Jabar menegaskan satu hal penting: informasi yang dimohonkan merupakan informasi publik.

Dan Kesepakatan ini menegaskan kembali prinsip bahwa dokumen yang bersumber dari APBD maupun APBN, terlebih yang telah melalui mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban publik, merupakan informasi yang terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kini publik menanti realisasi komitmen tersebut. Sebab dalam perkara keterbukaan informasi, yang diuji bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, melainkan kesungguhan menghadirkan transparansi di tengah masyarakat.

Peristiwa ini bukan sekadar perkara satu desa. Ia adalah cermin.

Bahwa hak atas informasi bukan slogan seminar. Bukan hiasan spanduk “Desa Transparan”.Ia nyata. Bisa diuji. Bisa ditagih.

Dan ketika negara menyediakan mekanisme sengketa informasi, itu berarti hak publik memang dijamin, bukan sekadar dijanjikan.

( Redaksi )