Perbatasan Fakfak–Bintuni Dipertegas, Layanan Dasar Digenjot: Bupati Samaun Pastikan Pembangunan Terukur hingga 2027

Spiritrevolusi.id | Fakfak, Papua Barat — Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan arah pembangunan yang lebih fokus, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Isu penguatan kawasan perbatasan serta percepatan layanan dasar menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik Tomage yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan.

Kegiatan yang digelar di Aula Kantor Distrik Tomage, Selasa (24/2), dibuka langsung oleh Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, didampingi Wakil Bupati. Forum tersebut dihadiri pimpinan OPD, anggota DPRK, para kepala kampung, tokoh adat, serta elemen masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh lagi bersifat normatif dan administratif semata. Seluruh program harus memiliki indikator jelas, target waktu pasti, serta dampak nyata yang bisa diukur hingga tahun 2027.

Perbatasan Fakfak–Teluk Bintuni Jadi Agenda Strategis

Penguatan kawasan perbatasan antara Fakfak dan Teluk Bintuni menjadi salah satu agenda prioritas. Wilayah ini dinilai strategis, baik dari sisi administratif, pelayanan publik, maupun kepastian batas wilayah.

Pemerintah daerah telah menginstruksikan OPD teknis untuk menyusun langkah konkret, mulai dari pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat perbatasan, pendirian pos pelayanan pemerintah, hingga pembangunan gapura penanda batas wilayah.

Selain pendekatan fisik, penyelesaian persoalan batas juga akan ditempuh melalui dialog administratif yang bermartabat dan berbasis regulasi. Bupati mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi dan tetap mengedepankan komunikasi terbuka.

“Perbatasan bukan hanya garis di peta, tapi menyangkut pelayanan dan kepastian hak masyarakat,” tegasnya.

Investasi Sawit Dikawal Transparan, Hak Ulayat Dihormati

Terkait rencana investasi kelapa sawit, pemerintah daerah memastikan seluruh proses berjalan transparan dan melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk DPRK, DPR Otsus, Dewan Adat, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA).

Tahapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ditargetkan rampung pada Maret 2026. Pemerintah menekankan bahwa investasi harus memberikan nilai tambah ekonomi tanpa mengabaikan aspek lingkungan serta hak ulayat masyarakat adat.

Investasi tersebut diproyeksikan menjadi salah satu penggerak ekonomi baru, membuka lapangan kerja, serta memperkuat basis industri lokal di Fakfak.

Pendidikan, Kesehatan, Listrik, dan Air Bersih Jadi Fokus

Di tengah dorongan penguatan ekonomi, pemerintah memastikan pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama.

Beberapa langkah yang disampaikan antara lain:

Mendorong percepatan pembangunan SMA Negeri yang telah memiliki lokasi agar segera masuk dalam skema penganggaran.

Penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan di distrik.

Target layanan listrik 24 jam di wilayah daratan pada 2026.

Percepatan elektrifikasi pulau kecil dan wilayah terpencil.

Penyediaan air bersih melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan tenaga teknis.

Menurut Bupati, listrik dan air bersih merupakan fondasi kualitas hidup masyarakat. Tanpa keduanya, percepatan pembangunan sulit tercapai secara merata.

Musrenbang Harus Berujung Eksekusi

Mengakhiri sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh menjadi agenda rutin tanpa tindak lanjut nyata. Forum ini harus menjadi instrumen strategis untuk menyusun prioritas berbasis kebutuhan riil masyarakat.

“Perencanaan harus jelas arah, jelas ukurannya, dan jelas hasilnya. Kita ingin pembangunan benar-benar terasa sampai ke kampung-kampung,” ujarnya.

Melalui Musrenbang Distrik Tomage yang dirangkaikan Safari Ramadan ini, Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap terbangun sinergi kuat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.

(Ria)