Dinkes Dairi Bungkam Terkait Dugaan Kebocoran Dana Jamkesda Miliaran Rupiah, Ada Apa?
Trwnsparansi Tanpa Tawar

SIDIKALANG –Spiritrevolusi-id Upaya transparansi anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi kini menjadi sorotan tajam. Pasalnya, Kepala Dinas Kesehatan Dairi diduga sengaja mengabaikan konfirmasi terkait temuan LHP BPK RI TA 2024 mengenai kebocoran anggaran iuran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang mencapai angka miliaran rupiah.
Lembaga Media Spirit Revolusi melaporkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi sebanyak dua kali, yakni pada 26 Februari 2026 dan surat teguran kedua pada 10 Maret 2026. Meski kedua surat tersebut memiliki bukti tanda terima resmi dari staf Dinas Kesehatan, hingga saat ini belum ada jawaban sepatah kata pun dari pihak dinas.
Temuan Fantastis: NIK Fiktif dan Peserta Meninggal Tetap Dibayar
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat temuan yang sangat mencolok dalam pengelolaan anggaran Jamkesda Dairi TA 2024, di antaranya:
Pembayaran NIK Tak Valid: Ditemukan pembayaran iuran sebesar Rp1.440.015.000,00 untuk belasan ribu peserta yang datanya tidak ditemukan di database kependudukan atau memiliki format NIK tidak sesuai.
Peserta Meninggal dan Pindah: Anggaran negara sebesar Rp146.986.035,00 tetap dibayarkan untuk peserta yang tercatat sudah meninggal dunia atau sudah pindah domisili ke luar daerah.
Kadis Kesehatan Bungkam, Abaikan UU KIP
Bungkamnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi saat dikonfirmasi baik melalui surat resmi maupun pesan singkat WhatsApp, dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Kami sudah memberikan ruang dan waktu yang cukup bagi Dinas Kesehatan untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan mereka sehingga anggaran negara bisa bocor untuk data fiktif. Namun, sikap diam ini justru memperkuat dugaan adanya ketidakberesan di internal Dinkes,” ujar pihak Jembri Padang Kabiro Spirit Revolusi.Dairi
Sinyal Laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH)
Karena tidak adanya itikad kooperatif untuk menjelaskan ke publik, pihak Spirit Revolusi menegaskan akan segera membawa temuan ini ke instansi penegak hukum (Kejaksaan atau Kepolisian) agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan uang rakyat dari praktik pemborosan anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi lanjutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi melalui pesan singkat masih menunjukkan status terkirim namun tanpa balasan.
(Kabiro Dairi /Jembri padang)



