Kapolres Fakfak Buka Pintu Kritik, Wartawan Ditegaskan Bukan Lawan tapi Mitra Menjaga Daerah
Transparansi Tanpa Tawar

FAKFAK, SPIRITREVOLUSI.ID — Hubungan antara kepolisian dan pers tidak semestinya dibangun dalam jarak yang kaku. Bagi Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak, S.H., S.I.K., M.H., wartawan bukan sekadar penyampai informasi kepada publik, tetapi mitra strategis yang harus dirangkul dalam menjaga keamanan, mengawal pembangunan, sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap mendapat ruang.
Pesan itu disampaikan Kapolres Fakfak saat ngopi bareng bersama insan pers di Cafe Kopi Pasti, Sabtu (22/8/2026) malam. Pertemuan berlangsung dalam suasana santai, namun menyentuh hal penting mengenai hubungan Polri, media, keamanan daerah, investasi dan kepentingan masyarakat.
Kapolres menegaskan, dirinya membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi wartawan. Kritik terhadap institusi kepolisian, menurutnya, merupakan bagian dari kontrol publik yang perlu diterima secara terbuka selama disampaikan berdasarkan fakta dan kepentingan masyarakat.
Ia juga menegaskan tidak ingin mengintervensi kerja jurnalistik. Sebaliknya, komunikasi antara kepolisian dan media harus terus dibangun agar setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat dijelaskan secara cepat, proporsional dan tidak berkembang menjadi kegaduhan.
“Saya sangat dekat dengan wartawan dan punya hubungan baik. Kami tidak mau intervensi kerja-kerja wartawan. Justru kami butuh respon cepat terhadap informasi yang dipertanyakan agar tidak menimbulkan kegaduhan,” ungkap AKBP Naim Ishak.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa media memiliki posisi penting dalam ekosistem keamanan daerah. Ketika informasi disampaikan secara cepat dan berimbang, masyarakat memiliki ruang untuk mendapatkan penjelasan, sementara kepolisian juga memperoleh masukan terhadap berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.
Wartawan Bukan Sekadar Peliput, Tapi Mitra Kerja
Kapolres memandang kerja kepolisian tidak dapat berjalan sendiri. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers.
Karena itu, hubungan Polres Fakfak dengan wartawan diharapkan tidak berhenti pada kebutuhan peliputan. Kemitraan tersebut harus berkembang menjadi komunikasi dua arah yang sehat—polisi terbuka memberikan informasi, sementara wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.
Dalam konteks tersebut, kritik media justru dapat menjadi bahan evaluasi bagi institusi kepolisian untuk memperbaiki pelayanan dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai harapan masyarakat.
Kapolres juga memberikan ruang bagi media untuk menyampaikan pertanyaan maupun sorotan terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Sikap terbuka ini penting, terutama ketika masyarakat membutuhkan kepastian informasi mengenai berbagai kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Investasi Boleh Jalan, Hak Masyarakat Jangan Ditinggalkan
Dalam pertemuan tersebut, Kapolres juga menyoroti hubungan antara keamanan, pembangunan dan investasi.
Menurutnya, daerah membutuhkan iklim keamanan yang kondusif agar aktivitas ekonomi dan investasi dapat berjalan. Namun, investasi tidak boleh berdiri sendiri tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat.
Prinsip tersebut dinilai penting karena persoalan hak masyarakat yang tidak ditangani dengan baik berpotensi berkembang menjadi konflik sosial dan pada akhirnya mengganggu keamanan daerah.
“Investasi tidak boleh melupakan hak masyarakat. Karena kalau itu diabaikan, dampaknya pasti ke keamanan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keamanan yang ingin dibangun Polres Fakfak tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari gangguan kriminalitas. Keamanan juga berkaitan erat dengan rasa keadilan, kepastian hukum, komunikasi publik dan penghormatan terhadap kepentingan masyarakat.
Dengan kata lain, pembangunan dan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
PWI: Kasus Harus Dijelaskan, Publik Jangan Dibiarkan Bertanya-tanya
Ketua PWI Fakfak, Enrico Letsoin, SH, dalam kesempatan yang sama mengapresiasi keterbukaan Kapolres Fakfak.
Ia berharap komunikasi antara Polres Fakfak dan insan pers terus diperkuat, termasuk dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait berbagai perkara yang sedang ditangani kepolisian.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat tidak terus berada dalam ruang ketidakpastian dan bertanya-tanya mengenai perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik.
PWI juga mendorong agar kasus-kasus yang ditangani Polres Fakfak dapat diselesaikan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bangun Kepercayaan Lewat Keterbukaan
Pertemuan Kapolres Fakfak dengan wartawan tersebut pada akhirnya bukan sekadar agenda silaturahmi. Ada pesan lebih besar yang ingin dibangun, yakni pentingnya kepercayaan antara aparat penegak hukum, media dan masyarakat.
Polisi membutuhkan media untuk menyampaikan informasi yang benar kepada publik. Sebaliknya, media membutuhkan keterbukaan kepolisian agar pemberitaan mengenai persoalan hukum dan keamanan dapat disajikan secara akurat, berimbang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Di tengah derasnya arus informasi dan cepatnya penyebaran kabar di ruang digital, pola komunikasi semacam ini menjadi semakin penting.
Kapolres Fakfak pun menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan media, menjaga transparansi serta menangani setiap persoalan secara profesional.
Bagi Fakfak, kemitraan polisi dan wartawan bukan hanya soal menjaga hubungan baik. Lebih dari itu, kemitraan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama menjaga keamanan, mengawal pembangunan, memastikan investasi berjalan sehat, serta memastikan suara dan hak masyarakat tetap mendapat tempat.
Ketika polisi siap dikritik dan wartawan diberi ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, yang dibangun bukan sekadar hubungan antara aparat dan media, tetapi kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dan keamanan di Kabupaten Fakfak.
(Ria)




