SURAT KONFIRMASI MBG TAK DIJAWAB, SPIRIT REVOLUSI NAIKKAN PERMINTAAN DATA KE PPID BGN
Transparansi Tanpa Tawar
DAIRI — Tidak kunjung memperoleh jawaban resmi atas surat konfirmasi dan permintaan dokumen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Spirit Revolusi Media Nusantara menyiapkan langkah lanjutan melalui mekanisme permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebelumnya, Spirit Revolusi melalui Kepala Perwakilan Wilayah Sumatera Utara, Insan Banurea, telah menyampaikan surat Nomor 0064/JRN/SPRDTR/PKKD/DSPPG/KSY/IX/2026 tertanggal 18 September 2026 kepada Pimpinan Yayasan Kisah Nyata C.q. Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Dairi.
Surat tersebut berisi permintaan konfirmasi, klarifikasi, serta sejumlah dokumen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dikelola melalui SPPG di wilayah Kabupaten Dairi. Permintaan mencakup aspek pelaksanaan program, anggaran, pertanggungjawaban, distribusi makanan, pemenuhan standar gizi, pengelolaan limbah, hingga monitoring dan evaluasi.
BACA : KESEPAKATAN DI MEJA KADIS PMD DAIRI MENGUAP? KADES LAE HOLE TAK KUNJUNG SERAHKAN DOKUMEN
Sejumlah dokumen yang diminta antara lain perjanjian kerja sama BGN dengan Yayasan/SPPG, Rencana Anggaran Biaya, SPJ, Buku Kas Umum, laporan realisasi anggaran, bukti belanja, laporan distribusi, dokumen monitoring dan evaluasi serta dokumen pengelolaan limbah.
Namun, hingga saat ini, Spirit Revolusi menyatakan belum menerima jawaban atau tanggapan resmi secara tertulis dari pihak yang dituju.
Ketiadaan jawaban tersebut tidak serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan. Namun, kondisi itu membuat sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan program belum mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak pengelola.
Spirit Revolusi Pilih Jalur Resmi
Atas kondisi tersebut, Spirit Revolusi memilih untuk tidak berhenti pada surat konfirmasi.
Permintaan informasi akan dinaikkan melalui mekanisme resmi permohonan informasi publik kepada PPID Badan Gizi Nasional, khususnya terhadap informasi dan dokumen yang berada dalam penguasaan BGN.
Direktur Spirit Revolusi Media Nusantara, Marojak Sitohang, menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap informasi yang diperoleh masyarakat memiliki dasar dokumen yang jelas.
«“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan. Kami sedang meminta kejelasan dan dokumen. Kalau program ini berjalan sesuai ketentuan, tentu ada dokumen perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, monitoring dan pengawasan yang dapat dijelaskan secara resmi.”»
Menurut Marojak, tidak adanya jawaban atas surat konfirmasi justru membuat pihaknya memilih menggunakan mekanisme yang lebih formal.
«“Kami tidak ingin membangun pemberitaan berdasarkan asumsi. Karena itu kami naikkan melalui PPID Badan Gizi Nasional. Kami ingin meminta informasi kepada pihak yang memiliki kewenangan dan menguasai dokumen. Biarkan dokumen yang berbicara.”»
Ia menegaskan, keterbukaan informasi tidak boleh dipahami sebatas kepentingan media dalam mencari bahan pemberitaan.
«“Keterbukaan informasi publik adalah bagian dari kontrol masyarakat. Apalagi ketika program yang dijalankan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan membutuhkan pertanggungjawaban. Yang kami minta adalah transparansi, bukan perlakuan khusus.”»
Bukan Sekadar Mencari Berita
Permohonan informasi tersebut diarahkan untuk memperoleh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban program, termasuk dokumen kerja sama, anggaran, laporan penggunaan dana, distribusi makanan, monitoring, evaluasi serta pengawasan.
Dalam surat sebelumnya, Spirit Revolusi secara jelas menyatakan bahwa permintaan tersebut dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian pelaksanaan program dengan petunjuk teknis, memastikan anggaran publik dikelola secara transparan dan akuntabel, serta menyajikan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
Marojak menambahkan, apabila terdapat dokumen yang memang tidak dapat diberikan, pihaknya meminta agar hal tersebut dijelaskan secara resmi.
«“Kalau ada informasi yang memang tidak bisa dibuka karena alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, jelaskan dasar hukumnya. Jangan diam. Kalau dokumennya bukan berada di yayasan atau SPPG, sampaikan siapa yang menguasainya. Bagi kami, kejelasan jauh lebih penting daripada saling berasumsi.”»
Jika Tetap Tidak Ada Tanggapan
Spirit Revolusi juga menyiapkan langkah lanjutan apabila permohonan informasi publik kepada PPID BGN tidak memperoleh tanggapan sesuai mekanisme pelayanan informasi publik.
Langkah tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme keberatan kepada Atasan PPID dan, apabila memenuhi persyaratan, penyelesaian sengketa informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Marojak menegaskan Spirit Revolusi akan menempuh jalur tersebut secara bertahap.
«“Kami akan ikuti prosedurnya. Surat sudah kami sampaikan, tidak dijawab. Sekarang kami tempuh mekanisme PPID. Kalau nanti ada persoalan dalam pelayanan informasinya, ada mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi. Kami akan gunakan jalur itu sesuai aturan.”»
Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Spirit Revolusi tidak ingin membangun tuduhan tanpa dasar.
«“Kami ingin persoalan ini terang. Bukan membuat kesimpulan sebelum ada fakta, tetapi juga tidak membiarkan pertanyaan publik berhenti tanpa jawaban. Kalau semua berjalan baik, dokumen dan penjelasan resmi akan menjadi jawabannya.”»
Dengan demikian, persoalan pelaksanaan MBG di Kabupaten Dairi kini memasuki tahapan baru. Setelah permintaan konfirmasi kepada Yayasan Kisah Nyata/Koordinator Wilayah SPPG belum memperoleh jawaban resmi, Spirit Revolusi bersiap membawa permintaan tersebut ke PPID Badan Gizi Nasional di Jalan Kebon Sirih Nomor 1, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat.
Bagi Spirit Revolusi, persoalannya sederhana: informasi publik harus dapat diuji, pertanggungjawaban harus dapat ditelusuri, dan setiap pertanyaan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus memperoleh jawaban melalui mekanisme yang sah.
(Redaksi
