DAIRI–Ada kalimat yang terlalu sering terdengar di ruang-ruang birokrasi: “Pekerjaan sudah 100 persen selesai.” Namun di Kabupaten Dairi, seratus persen itu ternyata hanya milik kertas—bukan milik tanah yang dipijak rakyat, bukan milik jalan yang seharusnya kokoh dari hasil jerih uang mereka sendiri.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2024 menyingkap kenyataan yang nyaris menjadi tradisi: di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), kelebihan pembayaran kembali ditemukan — istilah lembut yang menyembunyikan luka tajam bernama korupsi yang keburu ketahuan.
Ketika Laporan Lebih Cepat dari Pekerjaan Secara administrasi, semua pekerjaan dinyatakan tuntas 100 persen. Berlembar-lembar dokumen menyatakan kesempurnaan, sementara hasil uji petik BPK justru menunjukkan sebaliknya: volume pekerjaan berkurang, spesifikasi tidak sesuai perencanaan,dan kejujuran ikut menyusut di dalam adonan semen pembangunan.
BPK mencatat enam paket pekerjaan yang menyisakan kelebihan pembayaran: Rp637.166.010,92 wajib dikembalikan ke kas daerah, Rp281.618.770,95 menjadi potensi kelebihan kepada kontraktor PT KMP, dan Rp44.976.426,39 denda keterlambatan yang belum disetor. Semuanya diperintahkan untuk diselesaikan dalam 60 hari — tenggat yang lebih sering menjadi pengingat formal, bukan janji moral.
“Pola berulang Kesalahan yang Sama , karena ini bukan kali pertama.Pada tahun anggaran 2023, BPK juga menemukan penyimpangan serupa —nilainya bahkan melampaui satu miliar rupiah.Kala itu, laporan dinyatakan “sesuai”, pembayaran 100 persen dilakukan,tapi fisiknya belum pernah benar-benar sempurna.
Seolah sistem telah pandai berdusta secara rapi:administrasi beres,proyek berantakan,dan kebenaran dikubur di bawah lapisan aspal yang mudah retak.
BPK memperingatkan, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi berpotensi menimbulkan usia pake yang singkat, jalan cepat rusak, bangunan tak tahan musim, sementara laporan keuangan tetap menulis “Wajar Tanpa Pengecualian.”Inilah wajah pembangunan yang kehilangan ruh:segalanya selesai di meja rapat, tapi tak satu pun kokoh di tanah rakyat.
Spirit Revolusi membaca laporan ini bukan sekadar sebagai dokumen audit, melainkan naskah pengakuan dosa birokrasi.
Sebab di Dairi, uang rakyat terlalu sering diperlakukan seperti debu proyek: menempel di mana-mana, tapi tak pernah benar-benar berguna bagi mereka yang membayarnya dengan pajak dan harapan. Kelebihan pembayaran bukan sekadar angka — ia adalah cerita tentang kejujuran yang tercecer di antara berkas proyek.
Dan korupsi di sini bukan sekadar niat mencuri,tetapi juga keheningan pejabat yang pura-pura tidak melihat. Karena di negeri ini, korupsi tidak selalu berwajah pencuri —kadang ia tersenyum lewat tanda tangan, dan bersembunyi di balik kalimat: “pekerjaan telah selesai seratus persen.”
Redaksi
