Bojonegoro —Hujan turun seperti biasa.Tak membawa palu, tak menggenggam berkas tender, tak duduk di meja sidang. Namun sore itu, hujan melakukan apa yang sering gagal dilakukan pengawasan: menguji kejujuran sebuah bangunan.
Dan gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro—yang dibangun dengan uang rakyat sekitar Rp77,8 miliar, diresmikan megah pada 2023—tak lulus ujian pertama musim hujan.
Selasa, 23 Desember 2025, atap ruang paripurna runtuh. Air tumpah dari langit menembus langit-langit wakil rakyat. Plafon jatuh, lantai tergenang, dan simbol kekuasaan itu mendadak telanjang—tanpa podium, tanpa mikrofon, tanpa wibawa.
Tak ada korban jiwa.Tapi akal sehat publik ikut tertimpa reruntuhan.Gedung Baru, Umur PendekGedung ini bukan peninggalan zaman kolonial.I a bukan bangunan renta yang dimakan usia.Ia baru, semuda janji-janji politik yang diucapkan saat peresmian. Namun baru dua tahun berdiri, ia sudah menyerah pada hujan—sebuah fenomena alam yang saban tahun menyapa Bojonegoro tanpa perlu diundang.
Publik bertanya pelan, tapi tajam: apakah yang runtuh hanya plafon, atau standar pembangunan?Standar untuk Rakyat, Kelonggaran untuk Kekuasaan Ironi semakin pekat ketika diingat:rakyat kecil diminta patuh pada PBG dan SLF, rumah sederhana harus diuji, diukur, dan diverifikasi.
Namun gedung wakil rakyat,yang dibangun dengan APBD,yang dirancang oleh konsultan,yang diawasi oleh dinas,yang dikerjakan oleh kontraktor profesional—justru tumbang oleh hujan.Seolah ada pesan tak tertulis: aturan ketat ke bawah, toleransi longgar ke atas.
Hujan Bukan Tersangka Tunggal
Menyalahkan cuaca adalah jalan paling singkat—dan paling malas.Dalam ilmu bangunan, hujan deras bukanlah bencana, melainkan variabel yang wajib dihitung.Bangunan publik semestinya:dirancang menahan beban air dan angin,memiliki drainase atap yang berfungsi,menggunakan material sesuai spesifikasi,diawasi dengan ketelitian, bukan formalitas.
Jika satu saja absen, maka keruntuhan bukan soal takdir, melainkan kelalaian yang menunggu waktu. Hujan hanya membuka apa yang sejak awal rapuh. Sidang Tanpa Ruang, Keputusan Tanpa Jawaban
Pihak DPRD menyatakan akan memanggil dinas teknis untuk evaluasi.Sebuah kalimat yang sering terdengar setelah sesuatu jatuh,namun jarang terdengar sebelum sesuatu dibangun.
Publik kini menunggu:di mana dokumen perencanaannya? siapa kontraktornya?bagaimana pengawasannya? masih adakah masa pemeliharaan yang bisa dimintai tanggung jawab?Karena gedung ini bukan milik cuaca.Ia milik rakyat.
Catatan Spirit Revolusi
Hujan tak bisa disidang. Angin tak bisa dipanggil rapat.Namun manusia yang merancang, membangun, dan mengawasi—bisa dimintai pertanggungjawaban.
Ketika gedung wakil rakyat runtuh oleh hujan, yang sesungguhnya roboh adalah rasa percaya. Dan bila kepercayaan dibiarkan terkubur di bawah plafon yang jatuh, maka jangan heran bila kelak rakyat memilih berdiri di luar gedung, bukan lagi percaya pada yang di dalamnya.
Spirit Revolusi mencatat: bangunan bisa diperbaiki, tapi integritas sekali runtuh tak semudah menambalnya.
Redaksi
