Baru beberapa bulan dilantik hasil Pilkada 2024, satu per satu kepala daerah justru berhadapan dengan operasi penegakan hukum. Fenomena ini menyingkap persoalan lama yang tak pernah selesai dalam demokrasi lokal.
Kekuasaan mereka bahkan belum sempat matang, tetapi masalah datang lebih dulu. Tujuh kepala daerah hasil Pilkada 2024 disebut terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat usia jabatan masih seumur jagung. Peristiwa ini bukan sekadar deretan kasus hukum, melainkan sinyal keras bahwa demokrasi lokal masih menyimpan luka lama yang tak kunjung sembuh.
Alih-alih sibuk menunaikan janji kampanye, sebagian kepala daerah justru harus berhadapan dengan proses hukum. Dari dugaan suap, pemerasan, hingga praktik jual beli jabatan, pola yang muncul terasa familiar—seakan kekuasaan baru hanya mengulang skenario lama dengan pemeran berbeda.
Spirit Revolusi memandang, persoalan ini tak bisa semata-mata dipersempit pada moral individu. Biaya politik yang tinggi, relasi kuasa yang gelap, serta lemahnya sistem pengawasan di fase awal pemerintahan menjadi lahan subur bagi kompromi. Dalam situasi seperti itu, jabatan bukan lagi amanah, melainkan alat untuk menutup ongkos dan menjaga jaringan.
Ketika OTT datang lebih cepat daripada hasil kerja, publik patut bertanya: apakah yang keliru para pejabatnya, ataukah sistem demokrasi kita yang sejak awal memaksa kekuasaan berjalan di lorong sempit kepentingan?
Penegakan hukum tentu perlu diapresiasi. Namun tanpa pembenahan sistemik, setiap OTT hanya akan menjadi episode—bukan akhir cerita. Sebab selama demokrasi masih mahal dan kekuasaan tetap transaksional, masalah akan selalu berumur panjang, meski jabatan baru seumur jagung.
Opini – Spirit Revolusi
