Terkait Temuan LHP BPK 2024, Spiritrevolusi.id Layangkan Surat Teguran Kedua ke Dinas PUTR dan Dinkes Dairi
Transparansi Tanpa Tawar
Spiritrevolusi.id Dairi 13, Maret 2026 – Dairi penggunaan anggaran negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi kembali menjadi sorotan. Media Spiritrevolusi.id resmi melayangkan Surat Teguran dan Konfirmasi Kedua (Ulangan) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUTR) serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi, Jumat (13/03).
Baca : Inspektorat Pakpak Bharat: Pengawas yang ‘Kaget’ Saat Publik Ikut Mengawasi
Langkah tegas ini diambil menyusul tidak adanya respon atau jawaban resmi atas surat konfirmasi pertama yang telah dikirimkan pada Februari lalu terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2024.
Kabiro Spiritrevolusi.id Dairi, Jembri M. Padang, menyatakan bahwa pihaknya menyayangkan sikap diam atau “bungkam” dari kedua instansi tersebut. Padahal, konfirmasi tersebut sangat krusial menyangkut dugaan kerugian negara pada proyek mangkrak di Dinas PUTR dan ketidakvalidan data iuran Jamkesda di Dinas Kesehatan.
“Kami menjalankan fungsi kontrol sosial sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jika dalam waktu 2×24 jam kedepan tetap tidak ada klarifikasi resmi, kami akan mempublikasikan temuan ini secara luas dan meneruskannya ke instansi penegak hukum,” tegas Jembri.
Hingga berita ini diturunkan, surat teguran kedua tersebut juga telah ditembuskan kepada Bupati Dairi, Ketua DPRD Kabupaten Dairi, serta Inspektorat Kabupaten Dairi sebagai bentuk laporan atas hambatan komunikasi dalam upaya transparansi publik.
Masyarakat kini menunggu keberanian dan keterbukaan Pemkab Dairi dalam menjelaskan penggunaan uang rakyat agar tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Dairi.
(Jembri m Padang / Kabiro Dairi)
