Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat Jadi Sorotan, Publik Minta Transparansi

Pakpak Bharat — Sprit Revolusi.id Kinerja Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai lembaga pengawas internal pemerintah daerah tersebut perlu meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah proyek pembangunan jembatan dengan nilai pagu anggaran sekitar Rp140 juta, berlokasi di Dusun Sampen Bunga, Desa Perjaga, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat. Proyek tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) dengan waktu pelaksanaan selama dua bulan yang dikelola oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Tim redaksi Sprit Revolusi bersama warga setempat melakukan peninjauan lapangan dan menemukan adanya kejanggalan pada fisik bangunan. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan sejumlah retakan dan ketidaksempurnaan pemasangan material. Beberapa bagian struktur besi di bawah jembatan tampak longgar, sementara material batu terlihat tidak terpasang dengan baik. Selain itu, lokasi jembatan dinilai kurang strategis karena berada di jalan buntu yang dianggap tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sekitar.

Selain proyek jembatan, kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani di dusun yang sama juga menjadi perhatian. Berdasarkan data, proyek tersebut memiliki volume pekerjaan sepanjang 135 meter dengan nilai biaya sekitar Rp22 juta dan masa pelaksanaan selama satu bulan. Namun, menurut keterangan sejumlah warga, kegiatan di lapangan hanya dilakukan dalam satu hari dengan menggunakan mesin pemotong rumput pada bahu jalan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Mereka menilai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat tampak berbeda dengan kondisi lapangan. Dugaan adanya ketidaksesuaian data di lapangan dengan laporan audit membuat publik berharap ada penelusuran lebih lanjut dan transparansi dari pihak terkait.

Tim redaksi Sprit Revolusi kemudian mencoba mengonfirmasi hal tersebut ke pihak Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat. Namun, pimpinan inspektorat dikabarkan sedang tidak berada di kantor. Salah satu staf menyebutkan bahwa pimpinan sedang berada di Kejaksaan Negeri Sidikalang, meski tidak menjelaskan agenda resmi kunjungan tersebut.

Publik kini menantikan penjelasan resmi dari Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat mengenai hasil audit dan langkah-langkah tindak lanjutnya. Masyarakat berharap lembaga pengawas internal pemerintah daerah dapat bersikap transparan, objektif, dan profesional dalam menangani setiap laporan atau temuan di lapangan.

(Jembri Padang / Tim Redaksi)