Nurwidayati Tegaskan Posyandu Harus Jadi “Mata-Mata Pembangunan”, Data Stunting Fakfak Wajib Akurat dan Tepat Sasaran

FAKFAK, SPIRITREVOLUSI.ID — Upaya mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Fakfak terus diperkuat. Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Fakfak, Nurwidayati Samaun Dahlan, menegaskan pentingnya penguatan data dan keterlibatan langsung tenaga kesehatan serta kader Posyandu hingga ke tingkat distrik dan kampung.

Hal itu disampaikan Nurwidayati saat memberikan sambutan dalam kegiatan Pelatihan Aksi Cegah Stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, dengan tema “Peran Tenaga Kesehatan dalam Percepatan Penurunan Stunting melalui Sistem Rujukan Berjenjang dan Tata Kelola Gizi Buruk”, yang berlangsung di Hotel Grand Papua Fakfak, Sabtu (5/9/2026).

Dalam sambutannya, Nurwidayati menekankan bahwa persoalan stunting, gizi buruk maupun anak dengan kondisi kurang gizi tidak boleh hanya dilihat dari aspek kesehatan semata. Menurutnya, penanganan harus dilakukan dengan menelusuri akar persoalan yang terjadi di lingkungan keluarga dan tempat tinggal anak.

“Kasus anak stunting, anak kurang gizi dan kasus-kasus lainnya nanti akan kita telusuri sampai ke akarnya. Kita akan turun ke lapangan, melihat kondisi rumahnya, air bersihnya, sanitasi, jamban keluarga, serta memastikan bantuan pemerintah seperti PKH benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Menurut Nurwidayati, kondisi lingkungan tempat tinggal sangat berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Karena itu, ketika ditemukan kasus stunting, tim tidak boleh berhenti pada pencatatan kasus, tetapi harus mengetahui penyebab yang melatarbelakanginya.

Ia mencontohkan, seorang anak yang mengalami stunting bisa saja berasal dari keluarga kurang mampu, tinggal di rumah yang tidak layak huni, belum memiliki jamban keluarga, mengonsumsi air yang tidak bersih, atau berasal dari keluarga yang seharusnya menerima bantuan sosial tetapi belum mendapatkannya.

“Kalau kita menemukan anak stunting dari keluarga tidak mampu, ternyata rumahnya tidak layak huni, belum mempunyai jamban, air yang dikonsumsi tidak bersih, atau keluarganya belum pernah mendapatkan PKH padahal tergolong tidak mampu, maka persoalan ini harus kita sampaikan kepada dinas terkait,” ujarnya.

Data Harus Diperbarui, Jangan Sekadar Copy Paste

Nurwidayati juga memberikan perhatian khusus terhadap persoalan validitas data masyarakat di tingkat kampung dan distrik.

Ia meminta agar data penerima program pemerintah diperbarui secara berkala dan tidak hanya menggunakan data lama yang kembali disalin tanpa dilakukan verifikasi lapangan.

“Jangan hanya copy paste data-data yang dulu. Karena kalau kita menggunakan data lama, ada orang yang mungkin sudah meninggal, sudah pindah, atau sudah tidak berada di daerah tersebut. Akhirnya bantuan yang muncul bisa diterima oleh orang yang tidak tepat sasaran,” katanya.

Baginya, data yang akurat merupakan fondasi utama agar seluruh program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Nurwidayati menilai program pemerintah yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila data di tingkat bawah tidak akurat dan tidak diperbarui.

“Kalau pemerintah mempunyai program-program yang bagus, tetapi yang di bawah tidak mendukung, tentu program tersebut tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, yang menjadi prioritas supaya pembangunan tercapai dan tepat sasaran adalah kita harus mempunyai data yang akurat di lapangan,” tegasnya.

Posyandu sebagai “Mata-Mata Pembangunan”

Dalam kesempatan tersebut, Nurwidayati menyebut Tim Pembina Posyandu memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan masyarakat.

Ia bahkan mengibaratkan kader dan Tim Pembina Posyandu sebagai “mata-mata pembangunan”, dalam arti positif, karena mereka berada dekat dengan masyarakat dan dapat mengetahui kondisi riil keluarga hingga ke tingkat kampung.

“Tim Pembina Posyandu ini sebagai mata-mata pembangunan. Maksudnya, kita akan betul-betul mencari data di lapangan.

(Ria)