Empat warga Pakpak Bharat yang dilaporkan oleh Bupati Pakpak Bharat mengajukan permohonan perlindungan kepada DPRD Kabupaten Pakpak Bharat.

Pakpak Bharat – Laporan Bupati Pakpak Bharat terhadap empat warganya sendiri kini semakin menjadi perhatian publik. Para warga yang dilaporkan tersebut telah menyampaikan permohonan tertulis kepada Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, disertai penjelasan kronologis serta klarifikasi atas peristiwa yang mereka alami. Langkah ini mereka ambil sebagai bentuk penegasan bahwa DPRD merupakan lembaga tempat masyarakat menyampaikan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya di Kabupaten Pakpak Bharat, di tengah menguatnya polemik terkait laporan bupati tersebut.

Dalam surat permohonan itu, para warga menjelaskan bahwa tuduhan yang disampaikan bupati tidak sesuai dengan akun Facebook yang mem-posting unggahan saat aksi demonstrasi pada tahun 2023.

Tidak hanya itu, mereka juga menilai bahwa tindakan bupati tersebut semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang, di mana kekuasaan yang diberikan rakyat justru terkesan digunakan untuk mengkriminalisasi warganya sendiri. Padahal, para aktivis atau warga yang menyampaikan kritik seharusnya dirangkul demi kemajuan pembangunan daerah.

Selain meminta perlindungan kepada Ketua DPRD Kabupaten Pakpak Bharat, empat warga terlapor tersebut juga mendapat dukungan dari berbagai lembaga adat dan organisasi masyarakat di Pakpak Bharat, bahkan hingga tingkat nasional.

Dalam surat resmi itu, tembusan turut disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Tim Reformasi di Jakarta, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, serta Komisi III DPR RI.

Mereka meminta DPRD Kabupaten Pakpak Bharat untuk mengambil langkah sesuai hukum apabila benar terdapat penyalahgunaan wewenang atau kegagalan dalam menjalankan kepemimpinan daerah. “Penyampaian aspirasi bukanlah menyerang kepribadian. Kritik bukanlah bentuk penyerangan, melainkan wujud kepedulian terhadap kemajuan daerah,” tulis mereka. Namun, justru kritik tersebut berujung pada pelaporan terhadap empat warga oleh Bupati Pakpak Bharat.

— (Perwakilan Sumut)