Rp3 Miliar BBM Hampa: Ketika Api Anggaran Membakar Amanah di Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang — Di antara lembaran laporan keuangan daerah, terselip bara yang menyalakan tanda tanya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten menemukan jejak pemborosan dan ketidakwajaran dalam belanja bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas senilai Rp3,05 miliar. Angka yang tidak kecil, dan jauh lebih besar dari sekadar sisa bensin di tangki birokrasi.

Dalam hasil pemeriksaan BPK tahun 2024, terungkap bahwa sejumlah dinas dan kecamatan di Kabupaten Tangerang mempertanggungjawabkan belanja BBM dengan bukti-bukti yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Setruk berbeda format, alamat SPBU tidak cocok, nama operator tak tercantum, bahkan nomor pompa yang tercetak tak pernah mengeluarkan bahan bakar pada waktu yang dilaporkan.

Di balik semua itu, data realtime SPBU menunjukkan fakta yang mengguncang — transaksi yang tercatat dalam laporan pemerintah tidak pernah terjadi.Hampa, seperti asap dari tangki kosong.

BBM yang Tak Pernah Terbakar

Hasil konfirmasi BPK bersama Inspektorat memperlihatkan, sejumlah satuan kerja, mulai dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), hingga kecamatan seperti Jayanti, Solear, Pagedangan, Cisoka, dan Tigaraksa, terlibat dalam pertanggungjawaban yang janggal.

Bukti pertanggungjawaban belanja BBM senilai Rp1,21 miliar dan tambahan Rp1,83 miliar lainnya ternyata tidak bisa diyakini kebenarannya. Dengan kata lain, lebih dari tiga miliar rupiah anggaran publik menguap tanpa jejak bahan bakar yang nyata.

Birokrasi di Persimpangan Amanah

Peraturan sudah jelas: PP Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan setiap pejabat yang menandatangani dokumen keuangan bertanggung jawab atas kebenaran materialnya. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menegaskan, setiap pengeluaran daerah harus disertai bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun dalam praktiknya, tangan-tangan birokrasi seolah lebih lihai menandatangani daripada memeriksa. Kebenaran administratif menjadi bayang semu; di atas kertas semua tampak rapi, tapi di lapangan tak ada jejak solar yang benar-benar mengalir.

Rekomendasi BPK: Peringatan dari Atas Meja

BPK Perwakilan Provinsi Banten merekomendasikan agar Bupati Tangerang turun tangan langsung, menginstruksikan para kepala dinas dan camat untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran.

PPK diminta meneliti ulang kelengkapan dan keabsahan setiap dokumen belanja — karena setiap setruk BBM yang palsu adalah tanda gagalnya kejujuran birokrasi.

Namun rakyat tentu bertanya: Apakah rekomendasi BPK hanya akan berakhir di lembar rencana aksi yang tak pernah ditindaklanjuti?

Ataukah api kecil dari laporan ini akan menyala menjadi terang yang membersihkan kabut korupsi kecil yang makin menebal di pemerintahan daerah?

Spirit Revolusi: Bensin Kejujuran

Ketika rupiah untuk BBM tak lagi berubah menjadi bahan bakar pembangunan, maka yang terbakar bukanlah mesin kendaraan, melainkan kepercayaan publik. Dan di negeri yang sedang haus akan transparansi, hanya api kebenaran dan keberanian yang mampu menyalakan revolusi moral di balik meja anggaran.

Ka Perwakilan Banten : Joko