Mentan Amran Copot Pejabat Kementan Gara-Gara Sewakan Lahan Negara: Revolusi Disiplin di Tubuh Pertanian

Spirit Revolusi, Subang —Sebuah langkah tegas kembali mengguncang tubuh birokrasi Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot sejumlah pejabat eselon II dan III usai menemukan praktik penyewaan lahan negara di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lahan negara seluas 300 hektare yang seharusnya digunakan untuk pengembangan benih unggul justru disewakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan langsung oleh Mentan Amran, suasana sempat menegang. Dengan nada tinggi, ia menegaskan bahwa tindakan penyewaan aset negara tidak bisa ditoleransi sedikit pun.

 “Kita ini punya lahan, punya alat, punya SDM, tapi malah disewakan ke orang lain. Ini tidak benar. Lahan negara harus untuk kemajuan pertanian rakyat, bukan jadi ladang bisnis pribadi,” tegas Amran di hadapan jajaran pejabatnya di lokasi.

Tanpa menunggu laporan berjenjang, Amran langsung menyerahkan surat pemberhentian di tempat. Ia menilai pelanggaran seperti ini mencederai integritas kementerian dan menghambat program besar kedaulatan pangan nasional.

 “Kalau masih ada yang bermain-main dengan aset negara, saya copot juga. Jangan coba-coba menodai amanah rakyat,” ujarnya lantang.

Lahan Negara Jadi Ajang Bisnis Gelap

Berdasarkan temuan awal, sebagian lahan percobaan BRMP digunakan oleh pihak luar untuk kegiatan komersial. Padahal, area tersebut merupakan pusat penelitian dan pengembangan benih unggul yang strategis bagi program swasembada pangan.

Tindakan itu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga memperlambat kemajuan teknologi pertanian yang selama ini digenjot Kementerian Pertanian.

Mentan Amran menyebut bahwa sejak awal dirinya kembali memimpin Kementan, ia sudah memperingatkan seluruh jajarannya agar menjaga aset publik dengan penuh tanggung jawab.

 “Disiplin dan integritas itu harga mati. Negara tidak butuh birokrat yang hanya pandai rapat, tapi tak punya hasil nyata,” katanya.

Revolusi Disiplin di Kementan

Langkah pencopotan ini disebut sebagai bagian dari “revolusi internal” yang tengah digalakkan Amran. Ia ingin membangun budaya kerja baru di Kementan: cepat, tegas, transparan, dan berorientasi hasil lapangan.

“Kita ubah cara kerja lama. Tidak ada lagi pejabat yang duduk di balik meja dan menunggu laporan. Semua harus turun langsung, pastikan kebijakan menyentuh petani,” tegasnya.

Ia bahkan memberi tenggat waktu tiga bulan untuk memastikan lahan yang disalahgunakan itu kembali berfungsi sebagaimana mestinya — digunakan untuk riset dan pembibitan unggul nasional.

Kasus ini membuka mata publik bahwa masih ada oknum birokrat yang memperjualbelikan kepentingan negara. Langkah Mentan Amran menjadi sinyal keras bagi seluruh aparatur: negara tidak lagi bisa ditoleransi menjadi alat memperkaya segelintir orang.

Spirit Revolusi menilai, tindakan ini bukan sekadar pencopotan pejabat, tetapi simbol gerakan pembenahan total di tubuh birokrasi pertanian — sebuah revolusi disiplin dan integritas yang menuntut keberpihakan nyata kepada rakyat.

“Negara ini butuh pemimpin yang berani mengambil risiko demi membongkar kemapanan yang kotor,” demikian catatan redaksi Spirit Revolusi.

Editor : Reaksi