Oleh: Spirit Revolusi
Di tanah subur Mandailing Natal, di mana rakyat menggantungkan hidup dari getah sawit dan keringat di kebun, tersingkap kabar getir: dua pejabat Dinas Pertanian terseret arus gelap korupsi dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun 2021.
Program yang mestinya menjadi pupuk bagi kesejahteraan petani, justru menjadi ladang basah bagi segelintir tangan serakah.
Kejaksaan Negeri Mandailing Natal resmi menahan dua tersangka: FL, mantan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, dan MW, petugas penilai kemajuan fisik kegiatan PSR. Keduanya diduga memainkan dana senilai Rp 1,9 miliar, yang seharusnya digunakan untuk memperemaja kebun sawit rakyat.
Namun, seperti akar yang busuk di bawah tanah, dana itu tak mengalir ke tujuan semestinya. Dari hasil penyelidikan, ditemukan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp 488 juta.
Penahanan dilakukan pada 5 Desember 2024, setelah penyidik Kejari Madina memastikan cukup bukti atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Keduanya kini mendekam di Lapas Kelas IIB Panyabungan, menunggu proses hukum yang tengah digodok oleh tim Pidana Khusus (Pidsus).
Penyidik masih menelusuri ke mana aliran dana itu bermuara, dan siapa saja yang ikut bermain di balik proyek PSR 2021 yang kini berubah menjadi proyek kehancuran kepercayaan publik.
Program PSR—yang sejatinya dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi rakyat, memperbaharui kebun yang menua, dan mengangkat harkat petani sawit—ternyata telah dikorbankan oleh mereka yang seharusnya menjadi pengayom petani.
Ketika rakyat menunggu hasil panen, justru oknum birokrat menanam benih busuk di ladang kejujuran.
Kejaksaan menegaskan, tak ada penyalahgunaan uang negara yang akan lolos dari pantauan hukum.
Dalam setiap berkas perkara, tersimpan pesan bagi para penguasa daerah: kekuasaan bukan hak waris, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Kini, masyarakat Mandailing Natal menatap Dinas Pertanian dengan mata tajam penuh tanya:“Di mana nurani ketika akar kejujuran dicabut dari tanah rakyat?”
