Pelantikan Pejabat Dairi Tetap Berlanjut di Waktu Salat Jumat, Tokoh Agama: “Di Mana Etika Kerukunan Kita?”

DAIRI – Pelaksanaan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi pada Jumat (27/02) memicu gelombang protes dan kekecewaan mendalam dari masyarakat. Pasalnya, prosesi sakral tersebut tetap dipaksakan berjalan meski azan berkumandang dan ibadah salat Jumat sedang berlangsung, seolah mengabaikan hak ibadah umat Muslim.

BACA : Data Anggaran dan Aset Dipersoalkan, Sengketa Informasi Spirit Revolusi vs Kejari Dairi Berakhir di Meja Mediasi 

Kegiatan yang dilaksana di TAMAN WISATA IMAN SITINJ.(TWI) dimulai sejak pukul 11.00 WIB ini terus bergulir tanpa jeda. Bahkan saat jemaah di masjid-masjid terdekat sedang melaksanakan salat, rangkaian seremoni di lokasi pelantikan tetap berlangsung riuh, tanpa ada rasa hormat terhadap waktu ibadah yang sakral tersebut.

BACA : INVESTASI DATANG, TANAH NEGARA “HILANG” 

Kecaman dari Tokoh Agama dan Masyarakat

Sejumlah tokoh agama dan masyarakat menyayangkan sikap penyelenggara yang dinilai “buta tuli” terhadap kearifan lokal dan toleransi. Kejadian ini dianggap sebagai preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai religius.

“Ini bukan soal administrasi saja, ini soal etika beragama.

Bagaimana mungkin sebuah institusi pemerintah tidak mampu mengatur jadwal agar tidak menabrak waktu ibadah wajib? Kita bertanya-tanya, di mana letak penghargaan terhadap sesama umat beragama di daerah ini?” ujar salah seorang warga dengan nada geram di lokasi.

Masyarakat Menuntut Permohonan Maaf Terbuka

Masyarakat kini melayangkan tuntutan keras kepada Pemerintah Kabupaten Dairi. Beberapa poin tuntutan yang mencuat di tengah “gunjingan” publik antara lain: Permohonan Maaf Terbuka: Pemkab Dairi diminta segera memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada umat Muslim atas ketidakpekaan jadwal tersebut.dan evaluasi Panitia Penyelenggara: Masyarakat mendesak agar pejabat yang bertanggung jawab atas penyusunan jadwal acara dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

Toleransi Nyata: Pemerintah dituntut membuktikan komitmen toleransi bukan hanya lewat slogan, tapi lewat tindakan nyata menghargai waktu ibadah setiap agama.

Pengabaian waktu salat Jumat ini dianggap sebagai bukti ketidakmatangan perencanaan (manajemen waktu) yang fatal. Pelantikan pejabat yang seharusnya menjadi momen penuh wibawa dan dedikasi, justru ternoda oleh isu intoleransi yang menyakitkan hati sebagian masyarakat.

Hingga saat ini, publik masih menunggu respons resmi dari Bupati atau pihak terkait. Jika tidak segera diklarifikasi, dikhawatirkan isu ini akan semakin bola liar dan merusak citra harmonis yang selama ini dibangun di Kabupaten Dairi.

JEMBRI

Kabiro dairi