NEWS

Dana Otsus Tak Boleh Salah Arah!” Bappeda Fakfak Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata

Transparansi Tanpa Tawar

Spiritrevolusi.id | Fakfak, 2 April 2026 — Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan komitmen kuat dalam memastikan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2026 yang digelar sebagai bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Fakfak, Abdul Razak Ibrahim Rengen, menegaskan bahwa pengelolaan Dana Otsus tidak boleh lagi bersifat administratif semata, melainkan harus terarah, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Dana Otsus bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, tetapi amanah besar yang harus dipastikan tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya dalam forum tersebut.

Forum Strategis, Bukan Sekadar Formalitas

Forum OPD 2026 menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan seluruh program lintas perangkat daerah. Dalam forum ini, setiap usulan program diuji secara teknis, diverifikasi, dan disinkronkan agar benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Tidak hanya itu, proses perencanaan juga melibatkan berbagai unsur penting, termasuk DPRK dan perwakilan masyarakat adat, guna memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.

Pendekatan ini menandakan perubahan pola perencanaan pembangunan di Fakfak, dari yang sebelumnya cenderung normatif menjadi lebih konkret, terukur, dan berbasis kebutuhan lapangan.

Fokus Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar

Dalam arah kebijakan pembangunan, Bappeda menegaskan bahwa sektor infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama. Pembangunan jalan, listrik, air bersih, hingga fasilitas umum lainnya dipandang sebagai fondasi penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, seluruh program yang dirancang harus realistis, memiliki indikator yang jelas, serta berorientasi pada hasil, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Sinkronisasi dan Ketepatan Program Jadi Kunci

Forum ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan program teknis OPD agar tidak terjadi tumpang tindih maupun pemborosan anggaran.

Perencanaan berbasis data menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan, sehingga setiap program benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Fakfak.

Tantangan: Konsistensi dari Rencana ke Realisasi

Meski tahapan perencanaan semakin matang, tantangan terbesar ke depan adalah menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program strategis harus menjadi prioritas, guna menghindari deviasi antara rencana dan realisasi pembangunan hingga tahun 2027.

Dengan arah kebijakan yang semakin tegas, Forum OPD 2026 diharapkan menjadi titik balik penguatan tata kelola pembangunan daerah, sekaligus memastikan Dana Otsus benar-benar menjadi instrumen perubahan bagi kesejahteraan masyarakat Fakfak.

(Ria)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button