Hearing Strategis di Jakarta, DPRK Fakfak Dorong Pendidikan Gratis dan Perbaikan Infrastruktur Sekolah

SpiritRevolusi.id | Jakarta, 13 April 2026 — Komitmen memperkuat sektor pendidikan di daerah kembali ditegaskan melalui agenda hearing koordinasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Fakfak dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi strategis terkait kondisi riil pendidikan di Kabupaten Fakfak.

Dorong Program Pendidikan Gratis dan Beasiswa

Dalam pemaparannya, DPRK Fakfak menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menggulirkan sejumlah program unggulan di sektor pendidikan. Di antaranya adalah program pendidikan gratis mulai dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA/SMK

Tak hanya itu, dukungan terhadap siswa juga diwujudkan melalui penyediaan seragam sekolah lengkap beserta atributnya seperti sepatu, kaos kaki, dan tas sekolah secara gratis.

Di sektor pendidikan tinggi, pemerintah daerah juga memberikan bantuan beasiswa kepada sekitar 1.500 mahasiswa, baik yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar daerah Fakfak.

Program-program ini dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan akses pendidikan sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.

Soroti Ketimpangan dan Tantangan Guru

Meski jumlah tenaga pendidik di Fakfak secara kuantitas dinilai mencukupi, yakni mencapai 2.302 orang yang terdiri dari 1.201 guru ASN, 509 guru PPPK, dan 592 guru honorer, namun masih terdapat sejumlah persoalan krusial.

Salah satu isu utama adalah belum meratanya sertifikasi guru, serta minimnya tunjangan bagi guru yang bertugas di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil yang justru membutuhkan perhatian lebih besar.

Infrastruktur Sekolah Masih Memprihatinkan

Selain persoalan tenaga pendidik, DPRK Fakfak juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang masih jauh dari ideal.

Dari total 117 TK/PAUD/PNF, sekitar 75 persen belum memiliki bangunan sendiri dan masih memanfaatkan fasilitas pinjaman masyarakat.

Sementara itu:

Sekitar 75 persen dari 114 SD mengalami kerusakan sedang hingga berat

Hampir 50 persen dari 24 SMP dalam kondisi serupa

Sekitar 30 persen dari 9 SMA/SMK juga mengalami kerusakan

Tak hanya itu, kebutuhan pembangunan sekolah baru juga menjadi perhatian serius. Fakfak masih kekurangan sekitar 8 unit SMA/SMK, dengan harapan setiap distrik dapat memiliki minimal satu sekolah menengah atas atau kejuruan.

Keterbatasan fasilitas pendukung seperti rumah dinas kepala sekolah, rumah guru, laboratorium, dan perpustakaan juga menjadi bagian dari persoalan yang disampaikan.

Harapan Sinkronisasi dan Intervensi Pusat

Dalam hearing tersebut, DPRK Fakfak menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, khususnya melalui program revitalisasi pendidikan yang bersumber dari APBN.

Skema swakelola dari kementerian dinilai sangat dibutuhkan untuk mempercepat rehabilitasi sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, baik sedang maupun berat.

Selain itu, sinergi kebijakan antara pusat dan daerah diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan, sekaligus memastikan pemerataan kualitas pendidikan hingga ke wilayah terpencil.

Komitmen Perjuangan Pendidikan Daerah

Melalui forum ini, DPRK Fakfak berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat memperoleh respon positif dan tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun masa depan generasi Fakfak melalui pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

Dengan berbagai tantangan yang ada, kolaborasi lintas sektor diyakini menjadi kunci utama dalam mewujudkan transformasi pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Fakfak.

(Ria)