Fakfak Tak Mau Salah Langkah! Wabup Minta Perencanaan 2027 Lebih Akurat dan Berdampak
Transparansi Tanpa Tawar

SPIRITREVOLUSI.ID | Fakfak, 2026 — Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Fakfak mulai mengencangkan strategi pembangunan. Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik, menegaskan bahwa perencanaan tahun 2027 tidak boleh lagi bersifat normatif, tetapi harus terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan saat pembukaan Musrenbang RKPD dan Otonomi Khusus, yang menjadi forum strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa ruang fiskal daerah memiliki batas yang tidak bisa dipaksakan.
Anggaran Terbatas, Strategi Harus Cerdas
Wakil Bupati menekankan bahwa keterbatasan APBD menjadi tantangan utama yang harus dihadapi dengan pendekatan yang lebih inovatif. Pemerintah daerah tidak bisa hanya bergantung pada anggaran yang ada, tetapi harus mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
Ia mendorong perangkat daerah untuk membuka ruang kerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, hingga mitra pembangunan lainnya agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski dalam kondisi fiskal terbatas.
Fokus 6 Isu Strategis Pembangunan
Dalam perencanaan 2027, Pemkab Fakfak menetapkan sejumlah prioritas utama yang menjadi arah pembangunan daerah, antara lain:
- Transformasi tata kelola pemerintahan
- Penurunan angka kemiskinan dan stunting
- Peningkatan kualitas layanan dasar
- Penguatan ekonomi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP)
- Optimalisasi dana Otonomi Khusus
- Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal
Seluruh fokus ini dirancang untuk menjawab tantangan riil masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan di Fakfak.
Evaluasi Jadi Dasar Perencanaan
Tidak hanya itu, hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Papua Barat terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan juga menjadi rujukan penting.
Wabup menegaskan bahwa setiap program ke depan harus berbasis data dan hasil evaluasi, agar tidak terjadi pemborosan anggaran dan program yang tidak tepat sasaran.
Terapkan Prinsip “Lima Tepat”
Untuk memastikan efektivitas pembangunan, pemerintah menekankan penerapan prinsip “lima tepat”, yakni:
- Tepat administrasi
- Tepat waktu
- Tepat penggunaan
- Tepat sasaran
- Tepat manfaat
Prinsip ini menjadi fondasi dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program, guna memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Musrenbang Bukan Formalitas
Wakil Bupati menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan. Lebih dari itu, forum ini adalah ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan pendekatan yang lebih terukur dan berbasis kinerja, Pemerintah Kabupaten Fakfak ingin memastikan bahwa visi pembangunan daerah—mandiri, sejahtera, aman, dan berdaya saing—tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud.
**Di tengah tekanan fiskal, Fakfak tidak memilih mundur—melainkan memperkuat strategi. Perencanaan 2027 kini dituntut bukan sekadar jalan, tetapi harus tepat sasaran dan terasa hasilnya.
(Ria)



