Bupati Samaun Bawa Aspirasi Fakfak ke Meja Pemerintah Pusat, Temui AHY dan Wamen PU

FAKFAK, SPIRITREVOLUSI.ID — Pembangunan Fakfak kembali dibawa ke ruang kebijakan pemerintah pusat. Bupati Fakfak Samaun Dahlan, S.Sos., M.AP., memanfaatkan agenda koordinasi pembangunan Papua di Jayapura untuk menyampaikan langsung kebutuhan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat.

Langkah tersebut dilakukan saat Samaun menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Papua di Kantor Gubernur Papua, Jumat (18/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan jajaran pemerintah pusat dengan para kepala daerah di Tanah Papua dalam rangka menyelaraskan agenda pembangunan, mengidentifikasi persoalan strategis serta membangun koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Namun, bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak, pertemuan itu tidak berhenti sebagai agenda koordinasi biasa.

Bupati Samaun memanfaatkan momentum tersebut untuk bertemu langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dalam pertemuan itu, Samaun menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan Kabupaten Fakfak agar mendapat perhatian dalam kebijakan dan program pemerintah pusat.

«“Saya hadir dalam agenda tersebut dan bertemu dengan Pak AHY untuk mendorong sejumlah kebutuhan pembangunan di Kabupaten Fakfak,” kata Samaun melalui sambungan telepon WhatsApp, Jumat (18/9).»

Tak Hanya Bertemu AHY

Upaya memperkuat komunikasi pembangunan Fakfak tidak berhenti pada pertemuan dengan AHY.

Samaun juga menemui Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Fakfak membuka komunikasi langsung dengan kementerian teknis yang berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur.

Langkah ini menjadi penting karena sejumlah agenda pembangunan daerah membutuhkan sinkronisasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Terlebih, pembangunan infrastruktur tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan konektivitas wilayah dan dukungan terhadap aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.

Bawa Fakfak ke Ruang Kebijakan

Dalam forum di Jayapura tersebut, agenda pembangunan Papua dibahas dalam kerangka yang lebih luas. Rangkaian kegiatan antara lain diisi arahan AHY, pengantar menteri atau wakil menteri, paparan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemaparan isu strategis oleh Gubernur Papua serta diskusi bersama para bupati dan wali kota.

Di tengah forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak berupaya memastikan kepentingan pembangunan daerah tetap masuk dalam percakapan dan koordinasi pembangunan Papua.

Bagi Fakfak, kebutuhan terhadap infrastruktur dan konektivitas memiliki arti strategis. Infrastruktur yang memadai dapat menjadi salah satu penopang akses masyarakat, pergerakan ekonomi serta pengembangan potensi wilayah.

Karena itu, komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong agar kebutuhan daerah dapat diselaraskan dengan program pembangunan nasional.

Dari Aspirasi Menuju Tindak Lanjut

Pertemuan dengan AHY dan Wamen PU tentu bukan garis akhir.

Justru, tantangan berikutnya adalah memastikan aspirasi yang telah disampaikan dapat berlanjut dalam bentuk koordinasi teknis, perencanaan dan program yang konkret.

Bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak, membawa kebutuhan daerah ke tingkat pusat merupakan bagian dari upaya membuka ruang dukungan terhadap agenda pembangunan yang sedang dijalankan.

Samaun pun memilih menggunakan momentum Rakor pembangunan Papua untuk menyampaikan langsung kepentingan Fakfak kepada pejabat pemerintah pusat.

Sebab pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan perencanaan di tingkat lokal, tetapi juga membutuhkan sinkronisasi kebijakan dan dukungan lintas pemerintahan.

Dari Jayapura, aspirasi Fakfak kembali diketuk ke meja pemerintah pusat.

Kini, masyarakat menunggu bagaimana komunikasi dan dorongan tersebut diterjemahkan menjadi tindak lanjut pembangunan yang nyata dan terukur bagi Fakfak.

(Ria)