Reses di Fakfak, Filep Wamafma Soroti Ketimpangan Pendidikan dan Dorong Penguatan Sekolah Swasta

Spiritrevolusi.id Fak-Fak sabtu 9 mey 2026 Filep Wamafma kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan penguatan sektor pendidikan di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Fakfak. Dalam agenda reses yang berlangsung selama beberapa hari di Fakfak, berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan pendidikan disampaikan langsung kepada dirinya, mulai dari keterbatasan sarana belajar, kekurangan tenaga pendidik, hingga lemahnya akses pendidikan di wilayah pedalaman dan distrik pinggiran.

Dalam konferensi pers bersama wartawan usai kegiatan reses di Grand Papua Hotel, Jumat malam (8/5/2026), Filep menegaskan bahwa pembangunan pendidikan di Papua tidak boleh hanya terpusat pada sekolah negeri, tetapi juga harus memberi perhatian serius kepada sekolah-sekolah swasta yang selama ini berperan besar dalam pelayanan pendidikan masyarakat.

Menurutnya, lembaga pendidikan swasta seperti YPK, YPPGI, dan Yapis telah menjadi bagian penting dalam sejarah pendidikan di Papua, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau pemerintah.

“Sekolah swasta selama ini membantu negara dalam pelayanan pendidikan. Karena itu keberadaannya perlu diperkuat, baik dari sisi fasilitas, tenaga pendidik, maupun dukungan kebijakan,” ujar Filep.

Dalam reses tersebut, Filep juga menyoroti masih terjadinya ketimpangan layanan pendidikan di sejumlah distrik pinggiran Fakfak, salah satunya di Distrik Kramomongga. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan di Papua masih belum berjalan maksimal.

Dari hasil dialog bersama kepala sekolah dan para guru, Filep menemukan adanya sekolah dasar yang hanya memiliki satu siswa kelas akhir yang mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) maupun ujian sekolah. Sementara sekolah lainnya di distrik yang sama hanya memiliki belasan siswa aktif.

Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan karena berpotensi berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia Papua di masa depan.

“Kalau setiap tahun jumlah lulusan SD terus menurun dan anak-anak tidak melanjutkan pendidikan, maka kualitas SDM Papua ke depan akan ikut terdampak,” tegasnya.

Selain persoalan minimnya jumlah siswa, para tenaga pendidik juga menyampaikan berbagai kendala lain yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan jaringan internet saat pelaksanaan ujian berbasis online, kekurangan rumah guru, minimnya buku pelajaran, hingga kebutuhan perangkat komputer dan laptop untuk menunjang proses belajar mengajar.

Filep menilai dana Otonomi Khusus Papua seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk memperkuat sektor pendidikan, terutama di wilayah 3T serta sekolah-sekolah yang selama ini belum mendapatkan perhatian maksimal.

Ia juga mendorong agar bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar benar-benar menyasar wilayah pinggiran dan keluarga kurang mampu, sehingga tidak ada anak Papua yang putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

Menurut Filep, pembangunan pendidikan di Papua membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga adat, lembaga pendidikan swasta, hingga masyarakat.

“Pendidikan adalah investasi masa depan Papua. Karena itu semua pihak harus hadir memastikan anak-anak Papua mendapatkan hak pendidikan yang layak,” katanya.

Seluruh aspirasi yang diterima selama reses tersebut, lanjut Filep, akan dibawa dan diperjuangkan di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan serta penguatan kebijakan afirmasi pendidikan di Tanah Papua.

(Ria)