BPK Bongkar Kelebihan Pembayaran BBM DLHK dan Satpol PP Sumedang Capai Rp1,72 Miliar

SPIRIT REVOLUSI — SUMEDANG.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI membuka tabir penyimpangan besar dalam pengelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Sumedang. Dua SKPD yang disorot—Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)—terbukti memiliki selisih pembayaran hingga Rp1.726.811.222,00.

Temuan ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024, setelah auditor melakukan pencocokan antara data digital aplikasi MyPertamina dan P-Insyst dengan dokumen pertanggungjawaban masing-masing SKPD. Hasilnya mencengangkan: terdapat konsumsi BBM yang tidak wajar, penggunaan barcode yang tak sesuai, hingga selisih pembayaran yang tidak dapat dijelaskan secara akuntabel.

DLHK Paling Disorot: Selisih Mencapai Rp1,18 Miliar, Konsumsi Kendaraan Tak Masuk Akal

DLHK tercatat sebagai instansi dengan selisih terbesar. BPK mengungkap bahwa dinas tersebut melakukan kelebihan pembayaran BBM sebesar Rp1.230.598.575,00. Setelah pengembalian Rp50 juta, nilai temuan bersih tetap tinggi: Rp1.180.598.575,00.

Sejumlah kendaraan dinas DLHK bahkan tercatat menghabiskan BBM hingga ribuan liter per tahun, jauh di atas standar kebutuhan operasional normal. Selisih antara MyPertamina dan SPJ internal di beberapa unit kendaraan mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per kendaraan.

Menurut auditor, penyebab utama terjadinya selisih adalah:Pengawasan lemah dari Kepala DLHK.PPTK tidak teliti dalam penyusunan SPJ.Bendahara Pengeluaran gagal melakukan verifikasi menyeluruh atas bukti transaksi.

Satpol PP: Ketidaksesuaian Pembelian Subsidi–Non Subsidi, Selisih Rp546 Juta

Satpol PP Sumedang turut ditemukan melakukan kelebihan pembayaran yang tidak kalah besar, yakni Rp546.212.647,00.

Selisih tersebut berasal dari:Rp97.460.747,00 pembelian BBM yang tidak sesuai dengan data aplikasi,Rp448.751.900,00 selisih penggunaan BBM kendaraan operasional tahun berjalan.

BPK menilai terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi serta dokumen pertanggungjawaban yang tidak sinkron dengan data MyPertamina dan P-Insyst. Beberapa kendaraan dinas bahkan menunjukkan konsumsi BBM di luar logika operasional, memperkuat dugaan lemahnya kontrol internal.

Sistem Pengendalian Intern Ambrol

Audit ini memperlihatkan kegagalan serius pada sistem pengendalian intern di dua SKPD tersebut.

Prosedur verifikasi yang lemah, perbedaan besar antara data digital dan SPJ, serta absennya pengawasan yang memadai membuat kebocoran anggaran semakin terbuka lebar.

BPK menegaskan bahwa instansi terkait wajib melakukan perbaikan mekanisme pengendalian, menertibkan SOP verifikasi, dan memastikan penggunaan barcode transaksi sesuai aturan.

Spirit Revolusi: Transparansi Anggaran Adalah Harga Mati

Temuan fantastis lebih dari Rp1,7 miliar ini adalah alarm keras bagi pengelolaan keuangan daerah. Publik berhak mengetahui setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah—apalagi yang bersumber dari anggaran rakyat.

Spirit Revolusi menegaskan bahwa transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban. Dengan temuan sebesar ini pada hanya dua SKPD, pemerintah daerah tak lagi bisa menutup mata. Perbaikan menyeluruh, penindakan, dan akuntabilitas adalah harga mati.

Editor : Reaksi