Dairi — Fenomena kebobrokan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi kembali menjadi sorotan tajam media dan penggiat sosial. Sejumlah peristiwa yang mencuat belakangan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kepedulian pejabat publik terhadap masyarakat yang mereka layani.
Salah satu kasus yang memicu perhatian adalah dugaan minimnya pelayanan di RSUD Sidikalang, di mana seorang pasien disebut-sebut terkesan ditelantarkan hingga akhirnya meninggal dunia sebelum sempat dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai. Insiden ini memunculkan penilaian bahwa rasa kemanusiaan dan nilai-nilai beradab semakin pudar dalam tubuh badan publik di Kabupaten Dairi.
Kekecewaan masyarakat juga terlihat dari unggahan salah satu warga Dusun Kancil yang meminta pertolongan melalui media sosial. Namun, pemerintah Kabupaten Dairi dinilai tidak menunjukkan respons berarti, sehingga memunculkan anggapan bahwa pemerintah “diam seribu bahasa” terhadap jeritan rakyat.
Situasi semakin memanas ketika beredar potongan video TikTok yang menampilkan ucapan Bupati Dairi yang menyebut “sudah miskin, sombong lagi,” dalam konteks kritik Ketua GNI mengenai instalasi pengisian daya mobil listrik di depan Hotel Baristra, milik bupati. Alih-alih memberikan penjelasan yang menenangkan publik, respons tersebut justru dianggap sebagai bentuk penghambatan terhadap suara rakyat.
Tak hanya itu, jagat media sosial juga diramaikan oleh kabar adanya kejanggalan di tubuh DPRD Kabupaten Dairi, yang disebut-sebut hingga membuat Wakil Bupati terpilih turun tangan langsung. Informasi yang beredar menyebutkan sempat terjadi ketegangan di ruang Ketua DPRD. Meski penyebab utama belum jelas, percakapan masyarakat di warung-warung kopi menunjukkan dukungan terhadap tindakan wakil bupati tersebut.
“Kami muak dengan tingkah ketua dewan itu. Kalau pun terjadi ketegangan, kami berdiri di barisan wakil bupati,” ujar beberapa warga tegas.
Berbagai kejadian ini memunculkan dugaan bahwa Kabupaten Dairi semakin menjadi arena kepentingan elit politik, sehingga rakyat justru terancam berada dalam lingkaran kesengsaraan.
Untuk itu, masyarakat meminta para elit politik di Kabupaten Dairi agar segera melakukan pembenahan demi tegaknya keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia, serta demi terwujudnya Dairi yang lebih baik.
(Perwakilan Sumut)
