Uncategorized

Reses Abdul Rahman Serap Aspirasi Warga, Soroti Lesunya UMKM hingga Infrastruktur: Jangan Biarkan Rakyat Terus Bergantung pada APBD

Transparansi Tanpa Tawar

SPIRITREVOLUSI.ID, FAKFAK – Wakil Ketua DPRK Kabupaten Fakfak, Abdul Rahman, S.P., menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan dasar.

Penegasan tersebut disampaikan saat melaksanakan Reses Kedua Masa Sidang II Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Distrik Pariwari, Distrik Fakfak Barat, dan Distrik Wartutin, Senin (6/7/2026). Kegiatan reses ini merupakan agenda DPRK untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Dalam dialog bersama warga, Abdul Rahman meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan melalui kepala kampung, lurah, maupun pemerintah distrik agar seluruh aspirasi dapat dicatat dan diperjuangkan dalam pembahasan anggaran pemerintah daerah.

“Semua usulan masyarakat harus kita satukan dalam satu persepsi agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Apa yang menjadi kebutuhan kampung harus disampaikan sehingga bisa menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

UMKM Fakfak Dinilai Belum Berkembang Optimal

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rahman menyoroti kondisi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Fakfak yang dinilai belum berkembang secara optimal meskipun jumlahnya cukup besar.

Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan kunjungan ke Kementerian UMKM, tercatat lebih dari 600 UMKM telah terdaftar di tingkat kementerian. Sementara itu, data pemerintah daerah menunjukkan jumlah UMKM mencapai sekitar 1.600 unit. Namun, kondisi di lapangan memperlihatkan masih banyak pelaku usaha yang belum aktif menjalankan usahanya.

Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada jumlah UMKM, tetapi juga minimnya pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pendataan, tetapi pemberdayaan yang benar-benar melekat sehingga usaha mereka bisa berkembang dan mandiri,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB) telah membangun kerja sama dengan sejumlah lembaga dan yayasan untuk melakukan pembinaan di sektor perdagangan, pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat.

Program tersebut mulai dijalankan pada tahun 2026 dan diharapkan menjadi langkah awal kebangkitan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Fakfak.

Ketergantungan pada APBD Masih Tinggi

Selain membahas UMKM, Abdul Rahman juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang masih menghadapi tantangan.

Menurutnya, program pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Fakfak telah memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi masih cenderung melambat karena sebagian besar aktivitas ekonomi daerah masih bergantung pada belanja pemerintah.

“Hampir 70 persen perputaran ekonomi kita masih bertumpu pada APBD. Ketika penetapan APBD terlambat, maka aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut melambat. Ini yang harus kita ubah,” katanya.

Karena itu, DPRK bersama pemerintah daerah akan terus mendorong lahirnya sektor-sektor ekonomi produktif agar masyarakat memiliki sumber pendapatan yang lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.

Infrastruktur Jalan Tetap Menjadi Prioritas

Dalam reses tersebut, Abdul Rahman juga menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan.

Ia mengatakan, sejumlah ruas jalan lingkungan, akses permukiman, hingga jalan yang mengalami kerusakan akan terus diperjuangkan agar masuk dalam prioritas pembangunan pemerintah daerah.

Menurutnya, jalan-jalan yang rusak dan membahayakan keselamatan masyarakat harus segera ditangani, termasuk akses menuju wilayah yang masih membutuhkan peningkatan kualitas.

Ia juga mengimbau masyarakat agar terus menyampaikan usulan pembangunan secara resmi sehingga dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran daerah.

(Ria)

Related Articles

Back to top button