Dari Kampung Offie, Willson Hegemur Suarakan Aspirasi Rakyat: Listrik, Sekolah, hingga BPJS Jadi Sorotan

Spiritrevolusi.id | Fakfak, Papua Barat – Selasa, 24 Maret 2026 Momentum Hari Raya Idulfitri dimanfaatkan Anggota DPR Provinsi Papua Barat, Willson M. Hegemur, ST, untuk turun langsung ke tengah masyarakat dalam agenda perjalanan dinas penyaluran aspirasi triwulan I tahun 2026. Bertempat di Kampung Offie, kegiatan silaturahmi berlangsung hangat, penuh kekeluargaan, sekaligus sarat makna pembangunan.

Di hadapan masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah kampung, Willson tidak hanya hadir sebagai wakil rakyat, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar yang kembali menyapa dan mendengar langsung suara warga.

“Silaturahmi ini bukan sekadar tradisi Lebaran, tetapi juga ruang untuk mendengar dan mencatat apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat,” ungkapnya.

Dalam dialog terbuka, sejumlah persoalan strategis mengemuka. Salah satu yang paling mendesak adalah kebutuhan listrik dan penerangan di wilayah Offie dan sekitarnya. Masyarakat mengeluhkan kondisi di mana tiang jaringan listrik telah berdiri, namun belum diikuti dengan aliran listrik yang dinikmati warga.

Menanggapi hal itu, Willson menegaskan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menuntaskan program yang telah direncanakan.

“Kalau jaringan sudah dibangun, maka penyalaan listrik harus segera direalisasikan. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

Selain listrik, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius. Hingga saat ini, fasilitas pendidikan di kawasan tersebut baru tersedia sampai tingkat SMP. Kondisi ini memaksa banyak pelajar melanjutkan pendidikan ke luar daerah dengan berbagai keterbatasan.

Willson mendorong agar pemerintah daerah segera menghadirkan SMA atau SMK di wilayah tersebut sebagai bentuk pemerataan akses pendidikan.

“Kita ingin anak-anak di Kampung Offie punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan kampung halaman,” ujarnya.

Di bidang kesehatan, persoalan kepesertaan BPJS dan akses layanan kesehatan gratis turut menjadi keluhan masyarakat. Ia meminta Dinas Kesehatan lebih aktif turun ke lapangan untuk memastikan seluruh warga terdata dan mendapatkan jaminan kesehatan.

“Pendataan harus akurat dan menyeluruh, agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan,” katanya.

Tak kalah penting, isu afirmasi pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua juga mencuat. Willson mendorong adanya kebijakan yang lebih progresif, termasuk peningkatan kuota penerimaan mahasiswa Papua di perguruan tinggi.

“Kita perlu keberpihakan nyata. Kalau bisa, afirmasi pendidikan itu diperluas agar generasi muda Papua punya masa depan yang lebih baik,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur kampung, seperti kantor kampung, sanggar PKK, serta pemanfaatan kawasan pesisir melalui program reklamasi pantai. Mengingat kondisi geografis Kampung Offie, pengembangan wilayah pesisir dinilai strategis untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan fasilitas umum.

Seluruh aspirasi yang dihimpun, menurut Willson, akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Kami hadir untuk mendengar, mencatat, dan memastikan suara masyarakat sampai ke pengambil kebijakan. Ini komitmen kami,” tegasnya.

Kunjungan ini menjadi bukti bahwa pendekatan langsung ke masyarakat tetap menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Silaturahmi yang dibalut dengan penyerapan aspirasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendorong pembangunan yang adil dan merata di Papua Barat.

(Ria)