SIDIKALANG — Dokumen rekapitulasi realisasi dan proyeksi kebutuhan Bahan Bakar Minyak bersubsidi Kabupaten Dairi Tahun 2026 telah beredar. Di dalamnya tercantum nama lengkap lima unit penyalur, nomor identitas, nama pemilik, hingga alamat masing-masing. Namun satu hal yang paling mendasar justru tidak ada: berapa kuota yang diterima setiap SPBU?
Hanya angka gabungan yang dipajang. Pertalite tercatat 21.954 kiloliter per tahun dan Biosolar B 30 tercatat 12.811 kiloliter per tahun. Angka besar tertulis di atas kertas, tetapi terbagi ke mana saja? Tidak ada yang tahu. Apakah pembagiannya merata? Apakah ada yang mendapat jatah lebih besar sementara yang lain kekurangan? Tanpa rincian per unit, tidak ada warga yang bisa memastikan keadilannya.
BACA : BUNGKAM YAYASAN DI DAIRI KINI MENGUAP KE TINGKAT NASIONAL
Hal lain yang mempertanyakan akal sehat adalah angka penyaluran yang secara terus-menerus melebihi kuota yang ditetapkan. Biosolar B 30 tercatat disalurkan melebihi jatah setiap bulan sejak Januari hingga Agustus. Secara total, penyaluran Biosolar melampaui alokasi sebesar 181 kiloliter. Pertalite pun demikian, menyalurkan 62 kiloliter lebih banyak dari jatah yang seharusnya.
Padahal aturan tegas melarang penyaluran melebihi kuota. Dari mana kelebihannya berasal? Apakah ada pasokan yang tidak tercatat? Atau angka yang tertulis tidak mencerminkan kenyataan di lapangan? Pertanyaan ini mengemuka ketika warga justru masih merasakan kesulitan mendapatkan bahan bakar.
Sementara itu, angka kebutuhan ideal yang tercantum terlihat dibuat-buat, bukan dihitung dari data riil. Angka yang sama diulang-ulang setiap bulan, lalu tiba-tiba naik di bulan Maret, November, dan Desember tanpa penjelasan apa pun alasannya. Padahal bulan September, Oktober, November, dan Desember belum terjadi, angka total kebutuhan sudah disusun seolah sudah pasti.
Kekurangan kuota pun terlihat sangat besar. Pertalite kekurangan 10.598 kiloliter dan Biosolar kekurangan 4.785 kiloliter sepanjang tahun jika dibandingkan kebutuhan masyarakat. Jatah yang ada ternyata jauh di bawah kebutuhan riil warga Dairi.
SPIRIT REVOLUSI: KAMI MINTA KONFIRMASI RESMI
Menanggapi hal tersebut, Spirit Revolusi akan melakukan upaya resmi untuk meminta konfirmasi kepada pihak berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi. Kami menanyakan langkah apa yang sebenarnya telah dilakukan terhadap sejumlah SPBU yang beroperasi di wilayah ini. Bagaimana laporan bulanan bisa diserahkan dan diterima, sementara rincian kuota per masing-masing SPBU sampai hari ini belum ada kejelasan yang sah?
Berdasarkan aturan yang berlaku, penyalur wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Kabupaten. Jika laporan sudah masuk, mengapa rincian kuota tidak dipublikasikan? Kami meminta dokumen resmi penetapan kuota per SPBU, bukan sekadar angka gabungan yang tidak jelas pembagiannya. Kami juga meminta penjelasan bagaimana penyaluran bisa melebihi jatah setiap bulan. Dan kami meminta dilakukan pengecekan langsung ke lapangan agar apa yang tertulis sama dengan apa yang dirasakan warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SPBU di sejumlah titik di Kabupaten Dairi belum memberikan tanggapan resmi. Redaksi Spirit Revolusi tetap memberikan ruang untuk memberikan hak jawab sesuai mekanisme perundang-undangan yang berlaku, guna terciptanya pemberitaan yang akurat dan berimbang.
Dairi tercintaku, BBM bersubsidi adalah hak seluruh rakyat. Angkanya harus jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada yang direkayasa. Semua harus terlihat. Semua harus terhitung.
Pewarta : tim redaksi.
