Dugaan Korupsi Penyertaan Modal BUMD Pakpak Barat dalam Bayang Senyap, Redaksi Spirit Revolusi Minta Biro Segera Konfirmasi ke Kejaksaan Dairi

PAKPAK BARAT — Dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Pakpak Bharat Agro Lestari di Kabupaten Pakpak Bharat kembali menjadi sorotan. Perkara yang sebelumnya tercatat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 milik Kejaksaan Negeri Dairi, kini berada dalam bayang-bayang senyap setelah tidak lagi muncul dalam laporan Tahun 2023.

BACA : DUA MUKA INFORMASI: ANGKA FIKTIF BPK VERSUS SISTEM REKONSILIASI DINKES, MANAKAH YANG SESUAI FAKTA LAPANGAN? SPIRIT REVOLUSI LANJUTI DENGAN SURATI BPJS KABANJAHE DAN BPK PERWAKILAN RI, K.A PERWAKILAN ANGKAT BICARA 

Catatan yang pernah ada, kini menghilang. Perkara yang pernah disebut, kini tanpa kabar.

Dalam LAKIP Tahun 2022, dugaan korupsi penyertaan modal BUMD Pakpak Barat tersebut disebut telah memasuki tahap penyelidikan. Namun, pada LAKIP Tahun 2023, perkara itu tidak lagi tercantum tanpa penjelasan terbuka kepada publik.

Sunyi ini memantik tanya. Dan tanya itu bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut akuntabilitas penggunaan uang daerah.

BACA : Tersangka Pernah Ada, Kandas di Prapid, Kini Menggantung — Dugaan Korupsi Proyek Dinas PUTR Dairi Jalan Silalahi–Binangara Jadi Ujian Serius Penegakan Hukum 

Redaksi Spirit Revolusi secara tegas meminta biro perwakilan di Pakpak Barat untuk segera melakukan konfirmasi langsung kepada Kejaksaan Negeri Dairi guna memperoleh kejelasan resmi terkait perkembangan perkara tersebut.

Redaksi menilai, informasi yang pernah muncul dalam laporan resmi lembaga penegak hukum tidak boleh dibiarkan menghilang tanpa penjelasan. Terlebih perkara tersebut berkaitan dengan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang bersumber dari anggaran publik.

BUMD dibangun dari harapan masyarakat. Namun ketika dugaan penyimpangan muncul, lalu hilang tanpa kejelasan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar laporan — tetapi kepercayaan.

Redaksi Spirit Revolusi menegaskan, biro perwakilan Pakpak Barat diharapkan segera mengonfirmasi beberapa hal penting, antara lain:

• Status penanganan dugaan korupsi penyertaan modal BUMD
• Alasan tidak dicantumkannya perkara dalam LAKIP Tahun 2023
• Jika perkara dihentikan, dasar hukum dan hasil gelar perkara
• Kepastian hukum serta akuntabilitas penanganan perkara

Langkah konfirmasi ini dinilai penting untuk memastikan transparansi serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Dalam perkara publik, diam bukan jawaban. Sunyi bukan penyelesaian. Dan laporan yang menghilang bukan akhir dari pertanyaan.

Kini, Redaksi Spirit Revolusi meminta biro Pakpak Barat segera bergerak. Karena ketika perkara publik mulai senyap, maka jurnalisme harus hadir — mengetuk, mempertanyakan, dan memastikan kebenaran tetap menemukan jalannya.

( Redaksi )