Aktivis Mahasiswa M. Maholin Bintang: Pemerintah Kabupaten Dairi Perlu Memperkuat Komitmen Moderasi Beragama melalui Penataan Perdagangan B2*
Transparansi Tanpa Tawar
Spiritrevolusi.id .Dairi Moderasi beragama merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Dalam konteks Kabupaten Dairi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan penataan ruang publik memperhatikan nilai toleransi, saling menghormati, serta kenyamanan seluruh lapisan masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai Pemerintah Kabupaten Dairi perlu meningkatkan perhatian terhadap penataan lokasi perdagangan daging babi (B2) yang berada di kawasan ibu kota kabupaten. Penataan tersebut dinilai penting agar aktivitas perdagangan tetap berjalan dengan baik tanpa mengurangi rasa nyaman masyarakat yang memiliki latar belakang agama dan keyakinan yang berbeda.
Aktivis mahasiswa, M. Maholin Bintang, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret dalam mengelola ruang publik secara lebih tertib dan inklusif.
“Moderasi beragama tidak hanya diwujudkan melalui seremonial atau slogan, tetapi juga melalui kebijakan publik yang mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat. Pemerintah Kabupaten Dairi perlu melakukan penataan terhadap lokasi perdagangan B2 agar tercipta ruang publik yang lebih tertib, nyaman, dan menghormati sensitivitas seluruh umat beragama tanpa menghilangkan hak para pedagang untuk mencari nafkah,” ujar M. Maholin Bintang.
Menurutnya, penataan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang atau mendiskriminasi pedagang B2, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kota yang lebih baik, sehat, serta mencerminkan nilai-nilai toleransi. Ia menilai bahwa penyediaan kawasan atau zonasi khusus perdagangan merupakan salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan agar kepentingan seluruh masyarakat dapat terakomodasi secara adil.
M. Maholin Bintang juga mendorong Pemerintah Kabupaten Dairi untuk melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang usaha. Menurutnya, dialog yang terbuka akan menghasilkan kebijakan yang lebih bijaksana dan mampu memperkuat kerukunan antarumat beragama.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Dairi dapat menjadikan prinsip moderasi beragama sebagai bagian dari implementasi kebijakan pembangunan daerah, sehingga Kabupaten Dairi tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi toleransi, menghormati keberagaman, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat.
(Jembri m Padang / Kabiro Dairi)
