SpiritRevolusi.id | FAKFAK — Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Fakfak yang juga dikenal sebagai Dewan Adat Mbaham Matta Fakfak, Apnel Hegemur, menyambut positif kunjungan kerja Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat ke Kabupaten Fakfak.
Kunjungan tersebut dinilai penting karena tidak hanya menjadi momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga membuka ruang dialog mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP).
Apnel Hegemur menilai kehadiran Pokja Perempuan MRP di Fakfak memiliki arti strategis dalam memperkuat peran perempuan Papua dalam berbagai sektor pembangunan.
Menurutnya, sebagai lembaga kultur yang lahir dari amanat Otonomi Khusus (Otsus) Papua, MRP memiliki posisi penting dalam memastikan aspirasi masyarakat adat, termasuk perempuan Papua, mendapatkan ruang dalam kebijakan pembangunan.
“Sebagai lembaga kultur, kami memberikan apresiasi terhadap kehadiran Pokja Perempuan MRP di Fakfak. Mereka tidak hanya datang memberikan motivasi, tetapi juga hadir untuk melihat, menggali dan memetik inspirasi dari berbagai potensi yang ada di daerah,” ujar Apnel.
Ia berharap kunjungan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan mampu menghasilkan pokok-pokok pikiran yang dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan.
Menurut Apnel, aspirasi perempuan perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan, baik pada sektor ekonomi dan pelaku usaha, politik, pemerintahan maupun sektor lainnya.
Ia menilai forum-forum perempuan dapat menjadi ruang edukasi sekaligus penguatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan Papua.
“Harapan kami, forum seperti ini bisa menghadirkan pokok-pokok pikiran yang kemudian menjadi atensi pemerintah. Pemberdayaan harus dilakukan di berbagai sektor, baik sektor pelaku usaha, politik maupun ASN,” katanya.
Perempuan Papua Dinilai Memiliki Potensi Besar
Apnel juga memberikan perhatian khusus terhadap peran perempuan Papua dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.
Ia menegaskan bahwa perempuan, khususnya mama-mama Papua, memiliki posisi penting dalam membentuk generasi dan menjaga nilai-nilai kehidupan di tengah keluarga maupun masyarakat.
Karena itu, menurutnya, kesetaraan harus menjadi salah satu dasar dalam memberikan ruang kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor.
“Perempuan adalah simbol mama. Dalam menyiapkan generasi, kita harus melihat kesetaraan sebagai dasar layanan dan kasih. Di berbagai sektor dan kebijakan, kita perlu menggali lebih banyak pokok-pokok pikiran yang berasal dari kaum ibu,” ungkapnya.
Ia menilai pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki perempuan dalam kehidupan keluarga merupakan modal sosial yang penting bagi pembangunan daerah.
“Karena ibu adalah rumah sulung, tempat pertama dari setiap kehidupan. Banyak rahasia kehidupan di dalam rumah yang dimiliki, dijaga dan dilindungi oleh perempuan sebagai mama,” lanjut Apnel.
Pemerintah Diminta Perbanyak Ruang Dialog dengan Perempuan
Lebih lanjut, Apnel mendorong pemerintah agar semakin banyak membuka ruang dialog dan partisipasi bagi perempuan Papua dalam proses perumusan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, aspirasi perempuan tidak hanya berkaitan dengan persoalan keluarga, tetapi juga menyangkut pendidikan, ekonomi, politik, pemerintahan, perlindungan anak, hingga keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal.
Ia berharap setiap masukan yang lahir dari forum perempuan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
“Pemerintah diharapkan banyak membuka ruang-ruang diskusi untuk mendengar pikiran-pikiran mama-mama. Dari sana kita bisa mengambil nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar dalam kebijakan pembangunan daerah,” tegasnya.
Apnel menambahkan, pembangunan di Papua perlu tetap memperhatikan karakter dan kearifan lokal (local wisdom) yang hidup dan diwariskan oleh masyarakat adat.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga bagaimana menjaga karakter generasi, budaya, nilai adat, serta memberikan ruang yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi.
Kunjungan MRP Diharapkan Melahirkan Rekomendasi Konkret
Kehadiran Pokja Perempuan MRP Provinsi Papua Barat di Kabupaten Fakfak diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu menjawab kebutuhan perempuan dan anak, khususnya OAP.
Bagi DAP Wilayah Fakfak, dialog antara lembaga kultur, MRP, pemerintah dan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kesamaan pandangan mengenai arah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.
Apnel berharap seluruh aspirasi yang dihimpun selama kunjungan kerja tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang konkret.
“Jangan sampai forum seperti ini hanya berhenti pada pertemuan. Apa yang disampaikan masyarakat, khususnya perempuan, harus dapat menjadi perhatian bersama untuk kemudian menata perubahan dan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Dengan demikian, penguatan peran perempuan Papua diharapkan tidak hanya menjadi agenda dalam forum-forum kelembagaan, tetapi benar-benar hadir dalam kebijakan dan praktik pembangunan di Kabupaten Fakfak maupun Papua Barat secara lebih luas.
(Ria)
