KKP Gelar Sosialisasi Penataan Ruang Laut di Bekasi, Dorong 4 Proyek Strategis Nasional

Bekasi Spiritrevolusi.id – kamis 08.10.2026 Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Tanpa Harus Merugikan Nelayan Dan Tambak

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) menggelar agenda Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut di Muaragembong.

Mengusung tema “Bersama Mewujudkan Pemanfaatan yang Berkelanjutan untuk Indonesia”, kegiatan ini difokuskan di Kecamatan Muaragembong untuk merumuskan keseimbangan antara pengendalian, pemanfaatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, Yulia Legiana, mengungkapkan bahwa wilayah pesisir Bekasi memiliki potensi ekonomi tinggi yang berkembang pesat. Namun, tantangan utama saat ini bukan sekadar meningkatkan produksi perikanan, melainkan memastikan pemanfaatan ruang laut berjalan tertib, adil, produktif, dan berkelanjutan.

BACA : SIDANG AJUDIKASI KE-3: FAKTA KOORDINASI DENGAN KEJARI DAIRI AKAN DIUJI TERBUKA    

Yulia membeberkan bahwa Kabupaten Bekasi kini menjadi lokasi untuk empat program Proyek Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah pusat guna memperkuat ketahanan pangan. Program-program tersebut meliputi revitalisasi tambak, pembangunan giant seawall (tembok raksasa), pemasangan breakwater (pemecah gelombang), serta program Karbon Biru.

Kami dari Pemerintah Daerah siap mengawal kebijakan pusat, tetapi kami memohon agar kesejahteraan dan mata pencaharian warga Kabupaten Bekasi terutama nelayan, pembudidaya, dan pengelola tetap menjadi yang utama agar perekonomian pesisir bisa lebih baik,” ujar Yulia. Dinas Perikanan sepanjang tahun 2026 juga telah gencar melakukan diklat dan pembinaan bagi masyarakat pesisir di wilayah Tarumajaya, Babelan dan Muaragembong.

Senada dengan hal itu, Camat Muaragembong menyambut baik penempatan PSN di wilayahnya, termasuk uji coba inovasi aksi breakwater oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Pantai Sederhana. Pihak kecamatan menilai penataan ruang laut ini krusial sebagai instrumen pengendalian abrasi menahun sekaligus pemanfaatan ruang. Camat meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi dan masalah tata ruang laut setempat secara santun melalui jalur-jalur yang baik.

Di tempat yang sama, perwakilan Anggota dan Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Napsin yang mewakili wilayah Muaragembong, merespons keluhan klasik para nelayan tradisional terkait pendangkalan muara serta operasional tongkang dan kapal besar Coal Transportation (CL).

Dewan mengakui pendangkalan parah di kawasan seperti Muara Bungin membuat nelayan kesulitan melaut saat air surut maupun pasang. Namun, penanganan area tersebut membutuhkan waktu karena wilayahnya berbatasan langsung antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

Karena melibatkan lintas dua kabupaten, ego daerah harus dikesampingkan. Jalur koordinasinya harus kita sampaikan ke tingkat Provinsi Jawa Barat agar sumber anggaran pengerukan bisa turun dari pihak Provinsi,” jelas perwakilan DPRD tersebut.

Pihak legislatif menambahkan bahwa Pemkab Bekasi sebenarnya telah berulang kali menganggarkan pengerukan lumpur di Pantai Bakti. Namun, upaya tersebut dinilai belum maksimal karena karakteristik alam membuat muara kembali tertutup lumpur hanya dalam 2 hingga 3 hari setelah dikeruk. Melalui forum sosialisasi ini, data-data dan aspirasi tertulis dari daerah akan diserahkan langsung kepada KKP guna dicarikan solusi jangka panjang secara terintegrasi.

(Istohri)