KEMENDAGRI TERIMA ALIANSI MAHASISWA DAIRI: KOMITMEN PASTIKAN PELAYANAN PUBLIK TETAP BERJALAN

JAKARTA, 16 Juli 2026 – Perwakilan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen OTDA) Kementerian Dalam Negeri secara resmi menerima kedatangan perwakilan Aliansi Mahasiswa Peduli Dairi di ruang rapat kantor Kemendagri, Jakarta. Pertemuan ini menjadi titik temu penting menyikapi gelisah masyarakat Kabupaten Dairi terkait pelayanan publik yang dinilai melambat, diduga menyusul kondisi kesehatan Bupati yang dinilai tidak lagi efektif menjalankan tugas harian.

APRESIASI TERHADAP PERAN KONTROL SOSIAL

Pertemuan berlangsung dalam suasana kondusif dan terbuka. Pihak Ditjen OTDA menyambut hangat kedatangan mahasiswa dan mengapresiasi kepedulian mereka sebagai kontrol sosial yang aktif mengawal jalannya pemerintahan di daerah.

BACA : Diduga Tidak Sesuai Standar dan Abaikan K3, Proyek Pembangunan SMPN 16 Kota Serang Disorot 

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa memaparkan secara rinci sejumlah kendala administratif, keterlambatan pengambilan keputusan, serta penurunan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh warga di lapangan.

“Kami mendengar dan mencatat setiap poin tuntutan adik-adik mahasiswa. Kemendagri sangat menghargai peran pengawasan yang dijalankan oleh anak muda asal Dairi demi kepentingan bersama,” ujar perwakilan Ditjen OTDA.

KOMITMEN TEGAS: PELAYANAN TIDAK BOLEH TERHENTI

Merespons kekhawatiran terkait kekosongan arah kepemimpinan, pihak Kemendagri menegaskan dengan tegas:

“Kondisi kesehatan kepala daerah tidak boleh dijadikan alasan pelayanan publik bagi masyarakat Dairi terbengkalai. Sistem pemerintahan telah menyediakan prosedur dan SOP yang jelas untuk situasi seperti ini.”

Pihak pusat menjelaskan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah mengatur secara rinci mekanisme pelimpahan tugas: jika kepala daerah berhalangan sementara, kewajiban memimpin dan melayani wajib segera dilimpahkan kepada Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

 BACA : Dugaan Pengawasan “Di Bawah Meja”: Inspektorat dan PMD Dairi Disorot Publik 

LANGKAH NYATA YANG AKAN DILAKUKAN

Kemendagri berjanji tidak hanya berhenti pada ucapan, melainkan akan segera mengambil langkah-langkah konkret:

1. Melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pembina daerah;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke Kabupaten Dairi;

3. Mengambil langkah persuasif maupun administratif agar jalannya birokrasi kembali responsif dan berjalan normal demi hak seluruh warga Dairi.

Sumber: Hasil Audiensi Resmi Ditjen OTDA Kemendagri

Redaksi: Spirit Revolusi Media Nusantara – Perwakilan Sumatera Utara