DPRD DAIRI HARUS BERSAMA RAKYAT PERANGI NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES DAIRI! JANGAN BERDALIH APISIENSI ANGGARAN, KAMI TAU APA YANG ADA DI DALAM LACI MEJA ANDA”
Transparansi Tanpa Tawar
Sidikalang – Ketua Laskar Merah Putih (LMP), Carles Pasaribu angkat bicara keras menyoroti dinamika pengelolaan anggaran dan perang melawan narkoba di Kabupaten Dairi. Ia menegaskan agar wakil rakyat benar-benar memposisikan diri di sisi rakyat, bukan sibuk mencari alasan.
“DPRD Dairi harus bersama rakyat perangi narkoba di wilayah hukum Polres Dairi. Jangan berdalih soal apisiensi anggaran. Ingat, kami tahu apa yang terjadi dan apa yang tersimpan di dalam laci meja anda. Rakyat tidak bisa dibohongi terus menerus,” tegas Carles dengan nada tegas.
Ia juga menambahkan terkait dengan kejadian kejanggalan yang terjadi di Lau Gunung dugaan pembunuhan Petrus Berasa yang kini menyasar adanya dugaan kejanggalan yang terkesan terstruktur. Kami mengajak DPRD Kabupaten Dairi agar ikut bersama rakyat untuk usut tuntas kasus ini jangan diam dan seolah-olah tidak tahu kejadian ini.
Charles menambahkan perlu diketahui LMP hadir untuk rakyat jika DPRD Dairi tidak bersuara rakyat akan paksa anda untuk bicara tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Pasaribu Charl S bersama jajaran Laskar Merah Putih Sumut juga menyuarakan keprihatinan mendalam terkait maraknya peredaran narkoba yang kini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda.
“Rasa takut untuk mencampuri atau melaporkan kasus narkoba adalah fenomena sosial yang nyata, seringkali didorong oleh ketakutan akan ancaman fisik, intimidasi dari sindikat, atau sekadar enggan berurusan dengan hukum.”
“Banyak orang segan atau takut melaporkan karena menganggap itu urusan keluarga orang lain atau takut dituduh ikut campur. Ketakutan akan pembalasan dari pengguna atau bandar narkoba juga menjadi faktor utama.”
“Tapi justru karena itu, kita tidak boleh diam! Narkoba bukan sekadar masalah pribadi, ini adalah musuh negara yang sedang merampas masa depan bangsa dan merusak generasi penerus. Diam sama saja dengan mendukung kejahatan!”
Kami menuntut langkah nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum khususnya di wilayah hukum Polres Dairi:
“Sudah saatnya Pemerintah melakukan Sosialisasi Resiko Penyalahgunaan Narkoba melalui penyuluhan sampai ke tingkat Desa dan Sekolah-sekolah dengan menghadirkan tenaga profesional serta melibatkan semua unsur masyarakat.”
“Kami menuntut keseriusan total dari APH! Jangan lagi main-main! Tindakan tegas, hukum yang berat, dan efek jera yang nyata harus diterapkan. Stop budaya ‘tangkap lepas’ dan hentikan menjadikan Rehabilitasi sebagai jalan pintas untuk membebaskan pelaku! Hukum harus berbicara, keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi!”
(Kepala Perwakilan Sumut)
