JANJI RP400 MILIAR PERBAIKAN JALAN DAIRI: LEBIH BAIK MENYERAH KEPADA PUBLIK DARIPADA HANYA UMBAR JANJI TANPA BUKTI
Shawir Hasbi Harahap Bermohon Kepada Spirit Revolusi: Bantu Seret Pemkab Dairi ke Meja Publik, Buka Seluruh Dokumen Anggaran
Dairi, 26 Juni 2026 – Tokoh pemuda dan mahasiswa Kabupaten Dairi, Shawir Hasbi Harahap, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kesenjangan yang sangat mencolok antara janji besar Pemerintah Kabupaten Dairi dengan kenyataan pahit yang dirasakan masyarakat di lapangan. Bupati Dairi, Vickner Sinaga, sebelumnya telah menyebutkan alokasi anggaran sebesar Rp400 miliar khusus untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di seluruh wilayah. Namun, hingga kini, harapan itu seolah tinggal impian belaka.
JANJI MEGAH, REALISASI SANGAT MINIM
Sebagai daerah yang terdiri dari 15 kecamatan dan memiliki ratusan titik jalan yang mendesak untuk ditangani demi menunjang aktivitas warga, publik sempat menaruh harapan tinggi. Sayangnya, hasil pengamatan di lapangan sangat memprihatinkan: hanya sebagian kecil titik yang disentuh perbaikan, sementara sebagian besar ruas jalan di pelosok desa dan antar-kecamatan masih rusak parah, berlubang, berlumpur, dan menyulitkan warga dalam beraktivitas sehari-hari.
Merespons kekecewaan yang meluas ini, Shawir menegaskan sebuah prinsip tegas yang mewakili suara hati masyarakat:
“Lebih baik menyerah kepada publik daripada umbar janji di publik.”
Kalimat ini bukan sekadar kritik, melainkan peringatan tulus bahwa kepercayaan rakyat tidak boleh dipermainkan dengan angka-angka indah yang hanya menjadi pemanis bibir tanpa wujud nyata. Mengumbar janji besar tanpa kemampuan mewujudkannya sama artinya dengan menghina kesabaran dan kewarasan rakyat yang setiap hari menderita akibat jalan yang buruk.
DENGAN SANGAT SUNGGUH-SUNGGUH BERMOHON KEPADA SPIRIT REVOLUSI
Menyadari bahwa suara masyarakat perlu didengar dan ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak yang memiliki ketegasan dan integritas, Shawir secara khusus dengan sangat sungguh-sungguh bermohon kepada Spirit Revolusi—lembaga pers yang dikenal tegas, independen, dan konsisten mengawal transparansi—untuk turun tangan dan menjadi mitra warga dalam memperjuangkan kejelasan ini.
“Kami sadar, sebagai elemen masyarakat, langkah kami terbatas. Oleh karena itu, saya dengan segala kerendahan hati bermohon kepada Spirit Revolusi untuk turut membantu menyeret Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi beserta Bupati Vickner Sinaga ke meja publik, agar mereka mau duduk berhadapan dengan masyarakat dan membuka seluruh dokumen anggaran yang berkaitan dengan janji perbaikan jalan senilai Rp400 miliar itu secara utuh, lengkap, dan tanpa ditutup-tutupi sedikit pun,” ujar Shawir dengan nada penuh harap namun tegas.
Menurutnya, meja publik adalah tempat yang paling adil dan netral. Di ruang terbuka itu, tidak ada ruang untuk rekayasa data, penyembunyian berkas, atau jawaban berputar-putar. Seluruh dokumen resmi—mulai dari dokumen perencanaan rinci, penetapan anggaran, daftar lengkap paket pekerjaan, spesifikasi teknis, berkas proses lelang, kontrak kerja, laporan kemajuan fisik, hingga berkas serah terima hasil pekerjaan—harus dibentangkan secara terbuka, dapat dibaca, disalin, dan diverifikasi kebenarannya oleh siapa saja yang berkepentingan.
HARAP AGAR SEGALA SESUATU TERJELAS DAN TERBUKTI
Permohonan ini disampaikan bukan tanpa alasan. Shawir berharap, dengan dukungan Spirit Revolusi yang senantiasa memegang prinsip Transparansi Tanpa Tawar, pembukaan dokumen ini dapat membuktikan kebenaran sesungguhnya:
- Agar tidak ada satu lembar dokumen pun yang disembunyikan atau diklaim rahasia tanpa alasan yang sah menurut hukum;
- Agar setiap rupiah yang tercatat dalam anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara nyata dan terbukti dengan kondisi fisik jalan di lapangan;
- Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan realisasi di lapangan, atau adanya indikasi pembengkakan biaya, pemotongan volume pekerjaan, serta keterlambatan yang tidak wajar, maka hal itu segera terungkap dan dapat ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku;
- Agar masyarakat akhirnya mendapatkan jawaban yang jujur dan memuaskan: Ke mana perginya sisa anggaran yang belum terserap? Mengapa ratusan titik di 15 kecamatan terabaikan begitu saja? Siapa yang paling bertanggung jawab atas ketimpangan dan penderitaan rakyat ini?
TRANSPARANSI ADALAH KEWAJIBAN, BUKAN PILIHAN
Shawir kembali menegaskan, jika benar dana sebesar Rp400 miliar itu telah disiapkan dan dialokasikan, maka tidak ada alasan yang logis untuk menutup-nutupi rinciannya.
“Jangan sampai janji besar itu hanya sekadar gengsi politik di atas kertas, tapi kenyataannya jalan rusak tetap membebani hidup warga. Kami sangat berharap Bupati Dairi beserta jajarannya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mau bersikap jujur, terbuka, dan tidak lagi berkelit dari tanggung jawab,” harapnya.
Secara terperinci, dokumen yang diharapkan dapat dibuka dan dijelaskan secara terbuka meliputi:
- Daftar lengkap lokasi dan titik jalan yang telah dikerjakan, sedang berjalan, serta yang belum tersentuh sama sekali;
- Rincian nilai kontrak, nama pelaksana pekerjaan, serta sumber dananya di setiap titik;
- Laporan progres fisik yang dibuktikan dengan dokumentasi lengkap sebelum, saat pelaksanaan, dan sesudah pengerjaan;
- Jadwal penyelesaian akhir serta jaminan kualitas pekerjaan agar tidak cepat rusak kembali hanya dalam waktu singkat.
JALAN RUSAK LUMPUHKAN SELURUH POTENSI DAERAH
Shawir mengingatkan bahwa kondisi jalan yang buruk bukan sekadar masalah fisik semata, melainkan telah menjadi penghambat utama kemajuan Kabupaten Dairi di segala bidang kehidupan. Jalan yang rusak membuat akses ke sekolah terganggu sehingga kualitas pendidikan terancam, pelayanan kesehatan darurat terhambat yang bisa berakibat fatal bagi keselamatan nyawa warga, hingga merugikan petani secara ekonomi karena hasil bumi sulit diangkut, cepat rusak, dan harganya dipaksa jatuh di tempat.
“Rakyat Dairi sebenarnya tidak membutuhkan pidato yang indah atau angka yang memukau. Rakyat hanya butuh jalan yang mulus, aman, dan bisa dilalui kapan saja tanpa rasa was-was. Jika memang tidak sanggup mewujudkan janji sebesar itu, lebih baik akui secara terbuka, serahkan kendali pengawasannya kepada publik dan media, daripada terus berjanji yang justru semakin merusak kepercayaan dan membuat rakyat semakin muak,” ucapnya dengan tulus.
BACA : KLAIM KOORDINASI DENGAN KEJARI: SPIRIT REVOLUSI MINTA KEJAKSAAN DAIRI JELASKAN SEMUANYA
MEJA PUBLIK: TEMPAT PALING ADIL UNTUK MENJAWAB SEGALA PERTANYAAN
Shawir meyakini sepenuhnya, dengan dukungan Spirit Revolusi, upaya memohon pembukaan dokumen ini akan menjadi langkah nyata yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Saya sangat berharap agar Spirit Revolusi mau membantu mengawal hal ini sampai tuntas. Jangan biarkan dokumen penting itu tersimpan rapi di lemari saja tanpa diketahui kebenarannya oleh pemilik sah uang tersebut, yaitu rakyat. Bantu seret mereka ke meja publik, bongkar semuanya, dan biarkan fakta yang berbicara. Jika bersih dan benar, pasti tidak akan takut untuk dibuka. Jika ada yang disembunyikan, maka akal sehat dan hukumlah yang akan menilainya,” pungkasnya dengan penuh keyakinan.
PENUTUP: TANGGUNG JAWAB ATAS KEPERCAYAAN RAKYAT
Di akhir pernyataannya, Shawir mengingatkan kembali bahwa uang yang digunakan berasal dari keringat, pajak, dan hak rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah wajib bertanggung jawab sepenuhnya tanpa rasa malu atau takut diawasi. Publik sedang mengawasi setiap langkah yang diambil.
“Kami tegaskan sekali lagi: Lebih baik menyerah kepada publik, terbuka mengenai kendala yang dihadapi, dan meminta masukan, daripada terus berjanji palsu yang justru merusak kepercayaan mendalam. Besar harapan kami Bupati dan Dinas PUPR segera bertindak, membuka seluruh dokumen anggarannya, menjelaskan realisasinya secara terperinci, dan memberikan solusi nyata yang menyeluruh. Jangan biarkan penderitaan warga Dairi berlarut-larut tanpa kejelasan hingga menjadi bencana yang lebih besar,” tutup Shawir Hasbi Harahap.
(Kepala Perwakilan Sumatera Utara)
