Tokoh Agama dan Adat Kompak Dukung Investasi Migas Arguni–Blok Gaea: “Jangan Cederai Satu Marga Pun di Negeri Ini
Transparansi Tanpa Tawar
Spiritrevolusi.id | Fakfak — Dukungan terhadap percepatan investasi sektor minyak dan gas bumi (migas) melalui pelaksanaan survei seismik di wilayah Arguni, Blok Gaea dan Gaea II terus menguat. Dalam rapat pembahasan yang digelar di Winder Tuare, Jumat (22/5/2026), tokoh agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Adat, lembaga gereja, hingga para pemangku adat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Fakfak.
Forum yang dihadiri Bupati Fakfak, Forkopimda, DPRK, tokoh adat tujuh petuanan, lembaga kultur, tokoh agama, serta masyarakat adat itu berlangsung penuh semangat persatuan dan harapan besar terhadap masa depan ekonomi daerah.
MUI: Investasi Harus Diawali Doa dan Restu Tuhan
Ketua MUI dalam penyampaiannya menegaskan bahwa pembangunan dan investasi harus berjalan beriringan dengan doa serta restu Tuhan dan adat.
Ia mengapresiasi dukungan dari gereja dan menyatakan bahwa seluruh unsur agama siap mendukung program percepatan investasi migas yang sedang diperjuangkan pemerintah daerah.
“Kalau kita bekerja tanpa doa, tentu tidak akan mendapat berkah. Karena itu mulai dari tahapan di Arguni sampai survei seismik selesai, lembaga kultur dan tokoh agama harus dilibatkan untuk berdoa bersama,” ujarnya.
Menurutnya, dengan niat baik serta penghormatan terhadap nilai adat dan agama, investasi migas diyakini akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Fakfak.
Gereja Soroti Perlindungan Orang Asli Papua dan Hak Ulayat
Sementara itu, tokoh gereja yang hadir dalam rapat tersebut menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap Orang Asli Papua (OAP), terutama dalam menghadapi investasi besar di daerah.
Ia mencontohkan langkah pemerintah daerah yang mulai memberikan perhatian terhadap mama-mama Papua dan pelaku usaha lokal sebagai bentuk perlindungan harkat dan martabat masyarakat asli.
“Ini bentuk proteksi dan keberpihakan kepada Orang Asli Papua. Pemerintah dan DPRK perlu membuat aturan khusus agar masyarakat adat tidak kembali mengalami trauma seperti masa lalu,” katanya.
Tokoh gereja itu juga menyoroti persoalan hak ulayat dan perlindungan hukum terhadap tanah adat di tengah perkembangan regulasi nasional yang dinilai mulai bergeser pada pendekatan hukum positif.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi yang tetap melindungi hak-hak masyarakat adat dan kearifan lokal di Fakfak.
Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah daerah kembali menghidupkan perusahaan daerah, khususnya di sektor transportasi dan ekonomi kerakyatan, guna membantu masyarakat di wilayah pesisir dan kampung-kampung terpencil memasarkan hasil jualan mereka ke kota.
“Kadang masyarakat jual hasil kebun atau dagangan di kota habis laku, tetapi uangnya habis lagi untuk biaya transportasi. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Dewan Adat: Saatnya Anak Negeri Menyentuh Kekayaan Alamnya
Ketua Dewan Adat dalam sambutannya mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan meninggalkan ego sektoral demi masa depan Fakfak.
Ia menyebut momentum investasi migas saat ini sebagai jawaban doa dan pesan leluhur yang diwariskan kepada generasi sekarang.
“Leluhur sudah menitip pesan bahwa akan datang masa di mana anak negeri yang berpendidikan dan berwawasan akan mampu menyentuh dan mengelola kekayaan alamnya sendiri. Dan saya percaya, inilah masanya,” tegasnya.
Sebagai representasi dari ratusan marga dan wilayah adat di Fakfak, Dewan Adat menyatakan siap mendampingi pemerintah daerah dalam seluruh proses investasi, termasuk identifikasi wilayah adat, tahapan adat, hingga pengawalan hak-hak masyarakat.
Namun ia mengingatkan bahwa proses investasi tidak boleh mencederai satu marga pun di Tanah Mbaham Matta.
“Kami siap mendampingi pemerintah, tetapi jangan sampai ada satu marga pun yang dicederai. Semua harus dihormati sesuai adat dan hak ulayat,” tandasnya.
Kapitan Tanama: Investasi Migas Diharapkan Bawa Kemakmuran
Dukungan juga datang dari Kapitan Tanama yang mewakili
(Ria)
