Jelang Hari Pers Nasional, MIO Karawang Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
Transparansi tanpa tawar
Karawang, 8 Februari 2026 – Menjelang peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari, Media Independen Online (MIO) Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya dalam mendorong keterbukaan informasi publik serta penguatan peran pers sebagai kontrol sosial.
Ketua MIO Karawang, Mardiman Ujung, menyampaikan bahwa momentum Hari Pers bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan waktu yang tepat bagi insan pers untuk memperkuat profesionalisme dan memastikan hak masyarakat atas informasi benar-benar terpenuhi.
“Hari Pers harus menjadi pengingat bahwa tugas utama jurnalis adalah melayani kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik bukan pilihan, melainkan kewajiban badan publik dan hak masyarakat yang harus dijamin,” ujar Mardiman, Minggu (8/2).
Menurutnya, transparansi informasi dari pemerintah daerah, desa, hingga instansi pelayanan publik sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mencegah praktik penyimpangan. Pers, kata dia, berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan informasi secara akurat dan berimbang.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara media dan badan publik agar tidak terjadi hambatan komunikasi yang berujung pada sengketa informasi. Dengan akses informasi yang terbuka, proses kerja jurnalistik dapat berjalan lebih efektif dan edukatif bagi masyarakat.
“MIO Karawang mendorong seluruh wartawan media online bekerja sesuai kode etik jurnalistik, independen, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, kami berharap badan publik lebih responsif dan transparan terhadap permintaan data maupun konfirmasi,” tambahnya.
Melalui peringatan Hari Pers Nasional tahun ini, MIO Karawang berharap tercipta ekosistem pers yang sehat, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Pers yang kuat lahir dari kebebasan dan keterbukaan informasi. Tanpa transparansi, demokrasi akan melemah. Karena itu, keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya bersama,” tutup Mardiman.
(Red)
