Kabag Perekonomian Dairi Terbuka, Permohonan Informasi di Tingkat Pemkab Berlanjut ke Komisi Informasi
Satu Langit, Dua Sikap: Data Diserahkan di Satu Ruang, Informasi Dipersoalkan di Ruang Lain
DAIRI, SPIRITREVOLUSI.ID — Praktik keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan situasi yang menarik perhatian. Di satu sisi, pejabat pada Bagian Perekonomian bersedia memberikan dokumen terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada insan pers. Di sisi lain, proses permohonan informasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten Dairi masih berlanjut hingga Komisi Informasi Sumatera Utara.
Perbedaan proses tersebut menjadi sorotan Spirit Revolusi dalam menjalankan fungsi pers dan kontrol sosial berbasis data.
Dalam pertemuan di ruang kerja Kabag Perekonomian, Insan Banurea dari Spirit Revolusi menerima sejumlah dokumen terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Dokumen tersebut diserahkan secara langsung dan dapat dibawa untuk dipelajari lebih lanjut.
Menurut informasi yang diperoleh di lapangan, penyerahan dokumen tersebut berlangsung tanpa adanya keberatan dari pihak Bagian Perekonomian.
Dokumen Penyaluran Pupuk Menjadi Bahan Pengawasan
Dokumen yang diterima memuat data terkait penyaluran pupuk bersubsidi yang menjadi bagian penting dalam proses pengawasan.
Dari penelaahan awal terhadap dokumen tersebut, terdapat sejumlah indikator yang ditandai dengan warna tertentu, termasuk kuning dan merah. Tanda tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan adanya bagian yang perlu ditelusuri dan diklarifikasi lebih lanjut.
Spirit Revolusi memandang data tersebut bukan sebagai kesimpulan atas adanya pelanggaran, melainkan sebagai bahan awal untuk melakukan verifikasi, konfirmasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi.
Karena itu, diperlukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait agar setiap persoalan yang muncul dalam dokumen dapat dijelaskan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.
Keterbukaan Bagian Perekonomian tersebut juga menunjukkan bahwa pejabat publik dapat membantu proses pengawasan dengan menyediakan informasi yang memang dapat diakses sesuai ketentuan.
Di Tingkat Pemkab, Prosesnya Berbeda
Situasi berbeda terjadi dalam proses permohonan informasi yang ditujukan kepada lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
Informasi yang dimohonkan belum seluruhnya diperoleh sebagaimana yang diharapkan, sehingga proses tersebut kemudian berlanjut melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Sumatera Utara.
Dengan demikian, persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya dokumen, tetapi juga menyangkut mekanisme pelayanan informasi publik dan kepastian jawaban terhadap pemohon.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dalam satu lingkungan pemerintahan terdapat pengalaman yang berbeda dalam memperoleh informasi.
Di satu sisi, dokumen dapat diperoleh secara langsung dari pejabat terkait. Di sisi lain, permohonan informasi pada tingkat tertentu harus ditempuh melalui mekanisme sengketa informasi.
Pers Membutuhkan Data, Bukan Sekadar Pernyataan
Insan Banurea menegaskan bahwa permintaan informasi tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pers dan pengawasan terhadap penggunaan serta pengelolaan kepentingan publik.
“Kami membutuhkan data dan dokumen, bukan opini dan asumsi.”
Menurutnya, dokumen yang diperoleh dari Bagian Perekonomian justru dapat menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan dan pemberitaan secara lebih objektif.
Ia menegaskan, Spirit Revolusi tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran hanya berdasarkan tanda atau temuan awal dalam dokumen.
“Yang kami perlukan adalah data, klarifikasi, dan penjelasan dari pihak yang berwenang. Kalau memang tidak ada persoalan, tentu penjelasan resmi juga menjadi bagian penting dalam pemberitaan,” ujarnya.
Bukan Menuduh, Tetapi Memastikan Pengawasan Berjalan
Spirit Revolusi menilai keterbukaan informasi tidak semestinya dipahami sebagai upaya mencari kesalahan pihak tertentu.
Sebaliknya, keterbukaan dapat menjadi sarana bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.
Dokumen mengenai penyaluran pupuk bersubsidi yang telah diperoleh dari Bagian Perekonomian selanjutnya menjadi bahan untuk ditelaah, diverifikasi, dan dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Apabila terdapat indikator yang membutuhkan penjelasan, maka pihak yang memiliki kewenangan diharapkan dapat memberikan klarifikasi secara terbuka.
Menunggu Proses di Komisi Informasi Sumut
Sementara itu, proses permohonan informasi yang belum memperoleh penyelesaian pada tingkat Pemkab Dairi kini berlanjut melalui Komisi Informasi Sumatera Utara.
Spirit Revolusi menyatakan akan mengikuti seluruh tahapan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kehadiran dalam proses tersebut juga disebut dilakukan dengan biaya sendiri oleh pihak pemohon, sementara pihak badan publik hadir dalam kapasitas kelembagaannya sesuai mekanisme penyelesaian sengketa informasi.
Hal tersebut bukan persoalan mengenai siapa yang lebih benar, melainkan bagian dari proses untuk memperoleh kepastian mengenai hak atas informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Transparansi Harus Dibuktikan dengan Respons
Perbedaan pengalaman antara memperoleh dokumen dari Bagian Perekonomian dan proses permohonan informasi di tingkat Pemkab Dairi menjadi catatan tersendiri.
Bagian Perekonomian telah menunjukkan bahwa dokumen dapat diberikan dan dijelaskan ketika diminta untuk kepentingan pengawasan.
Kini, proses pada tingkat Pemerintah Kabupaten Dairi akan diuji melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Sumatera Utara.
Bagi pers, keterbukaan bukan sekadar slogan. Keterbukaan berarti adanya jawaban, dokumen, penjelasan, dan mekanisme yang jelas ketika masyarakat maupun pers membutuhkan informasi publik.
Sebab pada akhirnya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan dan dapat diawasi.
Transparansi bukan sekadar dibicarakan. Ia harus dapat dibuktikan melalui tindakan dan respons.
Pewarta: Raja Boangmanalu
